Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JUNI 2020
P. 133
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawasan ketenagakerjaan di
tingkat pusat dan daerah memastikan pekerja/buruh di masa pendemi COVID-19 dapat bekerja
dengan aman dan nyaman di lingkungan kerjanya masing-masing.
Untuk itu, kata Ida, pengawas ketenagakerjaan harus melakukan berbagai upaya pencegahan
dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Selain itu, kepatuhan para pelaku usaha dalam
menerapkan norma ketenagakerjaan melalui langkah-langkah pencegahan, pemberian saran
dan deteksi dini serta penegakan norma-norma ketenagakerjaan.
"Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah
pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan
pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi COVID-19, " ujar ida dalam keterangan
tertulis, Senin (15/6/2020) Hal itu diucapkannya dalam Webinar bertema 'Dinamika Kepatuhan
Penerapan Norma Ketenagakerjaan Era New Normal Pasca COVID-19' yang diselenggarakan
Forum Kader Norma Ketenagakerjaan Nasional (FKNKN) di Jakarta.
Ida juga meminta pengawas ketenakerjaan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader
Norma Ketenagakerjaan di perusahaan-perusahaan. Hal itu mengingat keberadaan kader-kader
tersebut menjadi mitra strategis dalam membantu memastikan ditaatinya norma-norma kerja
di perusahaan.
"Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kader
norma harus menciptakan situasi kerja yang kondusif, di mana perusahaan tetap produktif, dan
hak-hak pekerja juga terlindungi," ujar Ida.
Ida mengakui dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, selalu dihadapkan tantangan klasik,
yakni jumlah pengawas ketenagakerjaan yang belum ideal jika dibandingkan dengan jumlah
perusahaan yang menjadi obyek pengawasan.
"Inovasi pengawasan dengan menggunakan piranti teknologi informasi bisa menjadi solusi
meringankan kerja pengawasan yang lebih optimal dan lebih memudahkan partisipasi publik
dalam pengawasan norma kerja, " katanya.
Ia mengungkapkan jumlah perusahaan berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan mencapai
252.880 perusahaan dengan total tenaga kerja sebesar 13.138.048 orang.
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permen Ketenagakerjaan No. 1 tahun 2020 tentang
perubahan atas peraturan Menteri ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016, seorang pengawas
ketenagakerjaan wajib memeriksa paling sedikit lima perusahaan setiap bulan atau 60
perusahaan dalam satu tahun.
"Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas
hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 % dari jumlah perusahaan, " katanya.
Sebagai informasi, dalam webinar tersebut Ida didampingi Plt. Dirjen Binwasnaker & K3
Kemnaker, Iswandi Hari dan turut dihadiri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Periode 2005-
2009 Erman Suparno, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK E Ilyas Lubis, dan Ketua FKNKN Hari
Wijaya dan jajarannya.
(ega/ega) kemnaker covid-19.
132
