Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JANUARI 2019

Title ONE CHANEL DIKHAWATIRKAN MUNCULKAN MONOPOLI PENGIRIMAN TKI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 14 Januari 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/01/14/plbo3m3 18-one-chanel-
Page/URL
dikhawatirkan-munculkan-monopoli-pengiriman-tki
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kebijakan sistem satu kanal atau one channel model terhadap pengiriman tenaga kerja
Indonesia ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, disebut tidak akan memunculkan
monopoli. Hal ini karena model ini akan tetap melibatkan banyak pihak.

Dirjen Binapenta, Maruli Apul Hasoloan, mengatakan dalam one channel model akan
melibatkan berbagai pihak. "Selain Kemenaker, juga akan terlibat Kadin, Kementerian Luar
Negeri dan organisasi-organisasi perusahaan yang selama ini melakukan pengiriman TKI. Jadi
tidak benar kalau akan ada monopoli," kata Maruli, Senin (14/1).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Komisi IX DPR,
Senin (14/1), membahas kebijakan sistem satu kanal atau one channel model terhadap
kebijakan pengiriman TKI Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, one channel model sesuai
ketentuan Kepmenaker 291/2018.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Daulay. Sedangkan dari Kemenaker
hadir Sekjen Kemenaker Khairul Anwar, Dirjen Pembina Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga
Kerja (Binapenta) Maruli Apul Hasoloan.

Pemerhati Pekerja Migran, Benhard Nababan yang juga hadir dalam RDP tersebut tetap
khawatir dengan kebijakan one channel model ini. Sistem ini dikhawatirkan membuat
perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia menjadi tidak kompetitif, bahkan
cenderung monopoli.

"Selain itu terjadi persaingan usaha tidak sehat di kalangan perusahaan penempatan pekerja
Migran Indonesia, terutama bagi yang bukan anggota APJATI," kata Benhard.

Lebih jauh, ia mendesak pemerintah bisa menjamin perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(PMI) dalam penempatan satu kanal. Pemberian hak kepada satu asosiasi, kata dia, rentan
dengan praktek-praktek KKN.

"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan lagi, agar tidak dinilai sebagai bentuk kegagapan
dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri," kata Benhard.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay, mendesak Kemenaker untuk meningkatkan
sosialisasi terkait kebijakan one channel model ini. "Sosialisasi ini sangat penting supaya
kebijakan ini dapat diterima secara luas, termasuk untuk menghindari isu praktek monopoli
oleh pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah," katanya Saleh.

Page 90 of 92.