Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021
P. 75
Opini dari BPK tersebut adalah cerminan tanggung jawab dan akuntabilitas Kemnaker dalam
mengelola keuangan negara. Sehingga, adanya penilaian terhadap laporan keuangan harus
dijadikan pemicu seluruh jajaran Kemnaker untuk bekerja sebaik mungkin.
Esty menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan Opini
WTP dari BPK. Pertama, mengkonsolidasi internal Kemnaker untuk meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan. “Seluruh unit eselon I mempunyai tanggung jawab yang sama untuk bisa
meyakini tata kelola keuangannya baik dan akuntabel,” ujarnya.
Kedua, memperkuat pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. “Dan
secara periodically itu juga dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal implementasi.
Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan,” kata Esty.
Ia mengingatkan seluruh jajaran Kemnaker untuk memperkuat komitmen mengelola keuangan
negara dengan sebaik-baiknya, serta dengan sigap melakukan perbaikan-perbaikan atas
rekomendasi dari BPK.
“Dan sekarang sudah masuk ke semester kedua, untuk itu kita harus meyakini tata kelola
Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2021 pun bisa kita sajikan di dalam laporan keuangan
yang nanti di awal tahun 2022 akan diperiksa oleh BPK, sehingga opininya pun bisa kita
pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya. (*)
74
