Page 84 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 SEPTEMBER 2021
P. 84
Judul BPJS Ketenagakerjaan Prediksi Klaim JHT Melonjak Hingga Akhir 2021
Nama Media merdeka.com
Newstrend Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/bpjs-ketenagakerjaan-prediksi-klaim-
jht-melonjak-hingga-akhir-2021.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2021-09-15 18:29:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Klaim prognosa kami melebihi
dari estimasi semula, besarnya klaim tahun 2021. Hal ini disebabkan yang pertama adalah
banyaknya pengangguran dan keluar dari pekerjaan maka klaim JHT meningkat
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Selanjutnya, Klaim, kita melihat
kalau dari tahun ke tahun tahun 2018 jumlah klaim Rp 27,6 triliun, 2019 Rp 29,7 triliun, tahun
2020 Rp 36,45 triliun, sampai dengan Agustus (2021) Rp 26,14 triliun
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Sisi iuran ini juga indikator penting
yang kami juga jadikan performed penting kami. Kalau kita mundur 3 tahun terakhir Desember
2018 itu total iuran Rp 65,1 triliun, Desember 2019 Rp 73,43 triliun, Desember tahun 2020 turun
sedikit Rp 73,26 triliun
neutral - Anggoro Eko Cahyo (Direktur Utama BPJAMSOSTEK) Kami melihat untuk iuran masih
on track, artinya sampai dengan akhir tahun prognosa kami masih sesuai dengan target yang
ditetapkan yaitu Rp 76,58 triliun
Ringkasan
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan klaim manfaat program
Jaminan Hari Tua (JHT) per Agustus 2021 sebesar Rp 26,14 triliun dan diprediksi akan terus
meningkat hingga akhir tahun, karena marak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak
pandemi covid-19. "Klaim prognosa kami melebihi dari estimasi semula, besarnya klaim tahun
2021. Hal ini disebabkan yang pertama adalah banyaknya pengangguran dan keluar dari
pekerjaan maka klaim JHT meningkat," kata Anggoro dalam rapat dengar pendapat (RDP)
dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/9).
83
