Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

UMK HANYA NAIK RP 10 RIBU

BESARAN upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 di Jawa Timur sudah didok oleh
Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Selasa (30/11/2021) kemarin. Penetapan UMK itu
berdasarkan pada keputusan Gubernur Jatim nomor 188/803/KPTS/013/2021.

surat tersebut tertulis besaran UMK Surabaya masih yang paling besar dari kabupaten/kota
lainnya yakni senilai Rp 4.375.479. Disusul Kabupaten Gresik senilai Rp 4.372.030 dan Kabupaten
Sidoarjo senilai Rp 4.368.581.

Sementara itu untuk kawasan Malang Raya UMK tertinggi masih dipegang oleh Kabupaten
Malang sebesar Rp 3.068.275 lalu disusul Kota Malang senilai Rp 2.994.143 dan Kota Batu Rp
2.830.367.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Tk)
Kota Batu, Muji Dwi Leksono menyatakan, besaran UMK Kota Batu yang telah direstui oleh
Gubernur Khofifah itu sesuai dengan usulan yang disampaikan oleh Wali Kota Batu, Dewanti
Rumpoko.

"Usulan yang disampaikan Walikota merupakan hasil musyawarah dengan Dewan Pengupahan
Kota Batu. Dari hasil musyawarah itu nilai UMK Kota Batu mengalami kenaikan 0.37 persen atau
Rp 10.565," beber Muji usai melakukan sosialisasi UMK Kota Batu tahun 2022, Rabu (1/12/2021).

Dia menjelaskan, dalam melakukan penetapan UMK tersebut pihaknya berlandaskan Peraturan
Presiden (PP) 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. PP tersebut merupakan turunan
UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Dalam perhitungan kenaikan UMK
pihaknya melakukan perhitungan secara manual dan melalui aplikasi.

"Berdasarkan PP tersebut, terdapat dua indikator yang menjadi dasar pertimbangan kenaikan
UMK. Indikator pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Jatim. Karena inflasi di Jatim
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, sehingga yang diambil yang tertinggi, yakni inflasi," jelas
Muji.

Lebih lanjut, meski hanya mengalami kenaikan UMK Rp Rp 10.565 hingga saat ini tak ada
tuntutan dari buruh di Kota Batu terhadap keputusan tersebut. Hal itu disambut positif pihaknya,
karena secara otomatis akan berdampak pada stabilitas perekonomian daerah.

"Jika situasinya kondusif seperti ini, antara perusahaan dan pekerja bisa lebih baik lagi. Selain
itu, dalam pengambilan keputusan ini kami juga tidak memihak antara keduanya. Kami hanya
mewanti-wanti jangan sampai ada PHK," ujar dia.

Disisi lain, menindas putusan MK perihal UU Omnibuslaw, Pemkot Batu masih akan menanti
keputusan lebih lanjut.
Karena menurutnya, pemerintah daerah hanya mengikuti keputusan dari pemerintah pusat.

"Kami sifatnya wait and see karena ini pendapat hukum yang luar biasa. Ada bahasa bersyarat
itu tadi. Jadi sepanjang dua tahun ini kami tunggu, perubahanperubahan apa yang berubah.
Kami di daerah patuh," tuturnya.

Oleh karena itu, pihaknya masih menggunakan mekanisme pengupahan dengan tetap
menggunakan UU Omnibuslaw karena masih belum ada perubahan lebih lanjut.

Sementara itu, Penasihat dan Bagian Hukum SPSI Kota Batu, Heru Subagyo mendorong agar
pengusaha benarbenar menerapkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Karena
selama ini, pihaknya banyak menemukan perusahaan yang tidak menaati aturan pengupahan.

35