Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

perusahaan. "Keputusan UMK itu untuk batasan minimal untuk mereka yang baru bekerja kurang
dari satu tahun. Tetapi yang di atas satu bekeija, itu masih bisa naik dengan kesepakatan antara
buruh dan perusahaan," kata Abdul Syukur.

Apindo Karawang, kata Syukur, siap untuk membantu buruh dan perusahaan dalam melakukan
mediasi kesepakatan kenaikan upah. "Kami siap, secara otomatis advokasi Apindo alran
membantu buruh dan perusahaan dalam membahas besaran upah," katanya.

Pernyataan Pemprov

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setlawan Wang-saatmadja, mengatakan penetapan UMK
2022 ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) nomor 13
tahun 2003 tentang Ketenaga-keijaan, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Peraturan Pemerintah RI nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan serta beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan RI.

Keputusan ini kemudian tidak terlepas dari rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, Juga berita acara
Dewan Pengupahan.

aoeTentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga Keputusan Gubernur
dikeluarkan,a ucap Setlawan melalui siaran tertulis yang diterima, Rabu (1/12).

Menurut Setlawan, Gubernur Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap hal ini
karena rumus-rumus di dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini didasarkan kepada Peraturan
Pemerintah dan tidak diberikan ruang terhadap diskresi daerah untuk menetapkan lebih dari itu.

aoeTerkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan
ini di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Keija dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini,a tuturnya.

Setlawan menegaskan bahwa tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan
gubernur tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah
disampaikan oleh seluruh bupati/wall kota.

aoe01eh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh bupati/wali kota yang saat ini
sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur menetapkan hal tersebut,a ujarnya.
Setlawan mengharapkan, untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih Jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini.

aoeKarena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah lainnya
sangat bervariasi. Oleh karena Itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah daerah di
masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh,a tuturnya.

Upah Minimum Kabupaten/Kota ini berlaku untuk mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2022
dan hanya berlaku bagi pekeija dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Pengusaha diminta menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan
besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekeija dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

Pengusaha pun dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK, kecuali bagi pelaku usaha mikro
dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/ buruh
diperusahaan.

56