Page 655 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

Dalam surat tersebut, Anies merinci persentase kenaikan upah selama enam tahun terakhir yaitu
2016 sebesar 8,6 persen, 2017 sebesar 14,8 persen, 2018 sebesar 8,7 persen, 2019 sebesar 8,0
persen, 2020 sebesar 8,5 persen, dan 2021 sebesar 3,2 persen.

Jika dalih pemerintah perusahaan terdampak pandemi Covid-19, Anies menyanggahnya. Anies
mengatakan tidak semua kegiatan usaha mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada triwulan 3 tahun 202, sektor
transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan dan sosial,
mengalami kenaikan signifikan saat pandemi. Dengan demikian, Anies berkesimpulan tidak
semua sektor usaha mengalami dampak negatif.

"Terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor-sektor lapangan usaha pada
masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan," ucapnya.

Anies pun meminta formulasi pengupahan yang termaktub dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dapat direvisi.

Sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, formulasi pengupahan yaitu
pemerintah provinsi terlebih dahulu menentukan batas atas dan batas bawah upah.

Batas atas upah minimum didapat dari rata-rata konsumsi per kapita, dikali rata-rata banyaknya
ART, selanjutnya dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga. Sementara
untuk menentukan batas bawah, yaitu hasil dari batas atas dikali 50 persen.
Pertama, menentukan batas atas upah minimum. Berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan, rata-rata konsumsi per kapita DKI Jakarta sebesar Rp2.336.249 pada tahun
ini. Sementara, rata-rata banyaknya ART sebesar 3,43 dan rata-rata banyaknya ART bekerja
pada setiap rumah tangga 1,44.
Jika hitungan tersebut menggunakan formula PP 36, batas atas upah minimum sebesar
Rp5.564.815. Sementara batas bawah upah didapat dari hasil batas atas dikali 50 persen maka
muncul nilai Rp2.782.622.

Masih dalam PP 36, formula pengupahan minimum menyesuaikan pertumbuhan ekonomi atau
inflasi dikalikan batas atas dikurangi upah minimum tahun berjalan lalu dibagi batas atas
dikurangi batas bawah, kemudian dikali dengan upah minimum tahun berjalan.

Berdasarkan data Kemnaker, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara tahun berjalan sebesar
2,07 persen pada 2021, sedangkan inflasi 1,14 persen, maka indikator yang digunakan yang
paling tinggi, yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 2,07 persen.

Sementara, upah minimum tahun berjalan sebesar Rp4.416.186. Dengan formula ini didapat
UMP DKI Jakarta sebesar Rp4.453.935 pada 2022.

[eko].

654