Page 835 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 DESEMBER 2021

DAFTAR LENGKAP KENAIKAN UMK 2022 DI 27 WILAYAH DI JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menetapkan besaran nilai upah minimum
kabupaten/kota (UMK) di 27 daerah di Jabar pada Selasa (30/11). Keputusan penetapan UMK
tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021
tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2022.

Berdasarkan keterangan tertulis Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmadja, penetapan
ini tidak terlepas dari beberapa dasar peraturan, yaitu Undang-undang (UU) 13 tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah RI No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan serta
beberapa surat Menteri Ketenagakerjaan.

Selain itu, penetapan juga dilakukan berdasar rekomendasi besaran penyesuaian nilai upah
minimum kabupaten/kota dari 27 bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, juga berita acara
dewan pengupahan. "Tentu saja bahwa hal ini menjadikan sebuah dasar, sehingga keputusan
gubernur dikeluarkan," kata Setiawan.

Menurut Setiawan, Ridwan Kamil turut bersimpati dan berempati terhadap kondisi ekonomi yang
dialami masyarakat saat ini. Tapi, karena rumus dalam perhitungan dikeluarkannya UMK ini
didasarkan kepada peraturan pemerintah dan pemerintah daerah tidak diberikan diskresi untuk
menetapkan lebih dari itu, maka kebijakan diambil.

"Terkait dengan putusan MK, menyatakan bahwa pemerintah harus memperbaiki peraturan ini
di dalam dua tahun. Namun demikian selama dua tahun ini seluruh peraturan yang terkait
dengan UU Cipta Kerja dan seluruh turunannya masih tetap berlaku termasuk PP 36 yang
mendasari terkait dengan perhitungan UMK ini," tuturnya.

Setiawan menjelaskan tugas gubernur hanya menetapkan terkait dengan UMK ini dan gubernur
tidak dapat merevisi bahkan mengoreksi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan
oleh seluruh bupati/wali kota. "Oleh karena itu, surat rekomendasi yang disampaikan oleh
bupati/wali kota yang saat ini sudah seluruhnya sesuai dengan PP 36, kemudian gubernur
menetapkan hal tersebut," ujarnya.

Setiawan mengatakan, untuk ke depannya pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah
pusat agar dapat melibatkan pemerintah daerah lebih jauh khususnya di dalam penghitungan
UMK ini. "Karena kita tahu kondisi ekonomi dan dinamika antara daerah satu dengan daerah
lainnya sangat bervariasi. Oleh karena itu kami sangat berharap, bahwa pelibatan pemerintah
daerah di masa yang akan datang bisa terlibat lebih jauh," katanya.

Berikut besaran UMK 2022 di Jabar 1. Kota Bekasi Rp4.816.921,17 2. Kabupaten Karawang
Rp4.798.312,00 3. Kabupaten Bekasi Rp4.791.843,90 4. Kota Depok Rp4.377.231,93 5. Kota
Bogor Rp4.330.249,57 6. Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00 7. Kabupaten Purwakarta
Rp4.173.568,61 8. Kota Bandung Rp3.774.860,78 9. Kota Cimahi Rp3.272.668,50 10. Kabupaten
Bandung Barat Rp3.248.283,28 11. Kabupaten Sumedang Rp3.241.929,67 12. Kabupaten
Bandung Rp3.241.929,67 13. Kabupaten Sukabumi Rp3.125.444,72 14. Kabupaten Subang
Rp3.064.218,08 15. Kabupaten Cianjur Rp2.699.814,40 16. Kota Sukabumi Rp2.562.434,01 17.
Kabupaten Indramayu Rp2.391.567,15 18. Kota Tasikmalaya Rp2.363.389,67 19. Kabupaten
Tasikmalaya Rp2.326.772,46 20. Kota Cirebon Rp2.304.943,51 21. Kabupaten Cirebon
Rp2.279.982,77 22. Kabupaten Majalengka Rp2.027.619,04 23. Kabupaten Garut
Rp1.975.220,92 24. Kabupaten Kuningan Rp1.908.102,17 25. Kabupaten Ciamis Rp1.897.867,14
26. Kabupaten Pangandaran Rp1.884.364,08 27. Kota Banjar Rp1.852.099,52.

834