Page 280 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

KEMNAKER PERKUAT KOMITMEN PEMDA UNTUK PEKERJA DISABILITAS

Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan Disabilitas (ULD)
Bidang Ketenagakerjaan di daerah untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam
mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Hindun Anisah, mengatakan isu disabilitas senantiasa
hadir sejalan dengan isu kesetaraan, inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan
dalam semua sisi termasuk bidang ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," ujar Hindun dalam keterangan tertulis,
Jumat (8/10/2021).

Dalam acara Rakor Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang
Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Kamis (07/10) kemarin, ia menambahkan,
dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia, Kemnaker telah
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2020 untuk mewajibkan
pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk ULD Ketenagakerjaan.

Menurutnya, dalam implementasinya layanan ULD ini perlu memuat, diantaranya yakni;
pemberian informasi lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas pada
pemberi kerja sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan, penyuluhan dan
bimbingan jabatan (job counselling) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang
disabilitas, penyesuaian di lingkungan kerja, pemenuhan akomodasi yang layak untuk tenaga
kerja penyandang disabilitas di tempat kerja, pemberian informasi terkait kontrak kerja, upah,
dan jam kerja, serta melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial dalam
mempekerjakan penyandang disabilitas.

Selain itu, isu disabilitas ini menurutnya menjadi isu lintas sektoral yang penanganannya
memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional Provinsi dan Kabupaten/Kota," tutur Hindun.

Lebih lanjut, Hindun mengungkapkan Menaker Ida Fauziyah memiliki concern yang tinggi
terhadap isu disabilitas, bahkan Pemerintah Indonesia mengangkat isu pasar kerja yang inklusif
(inclusive labour market) sebagai salah satu isu utama dalam Employment Working Group (EWG)
G20, di mana Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 di tahun 2022.

"Jadi, isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang kedua adalah inclusive
labour market, pasar kerja inklusif, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja disabilitas
dalam Dunia Usaha dan Industri dan kewirausahaan," pungkas Hindun.

Sebagai informasi, berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dan data dari
Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota per Januari 2021,
tercatat perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 551 perusahaan
dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total tenaga kerja yang bekerja
sebesar 536.094 orang.

279