Page 305 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021
P. 305
Anisah sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah yang diterima di Jakarta pada Jumat
(8/10).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2020 mewajibkan pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota membentuk ULD Bidang Ketenagakerjaan guna mewujudkan
pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif di Tanah Air. Tugas ULD menyediakan informasi
lowongan kerja dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pemberi kerja,
memberikan penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta melakukan analisis jabatan pada tenaga
kerja penyandang disabilitas.
Selain itu,ULD bertugas memberikan layanan penyesuaian di lingkungan kerja; memfasilitasi
pemenuhan akomodasi layak untuk tenaga kerja penyandang disabilitas di tempat kerja;
memberikan informasi mengenai kontrak kerja, upah, dan jam kerja; serta membantu
penyelesaian masalah hubungan industrial yang melibatkan penyandang disabilitas. Hindun
mengemukakan bahwa penanganan masalah penyandang disabilitas memerlukan keterlibatan
seluruh pemangku kebijakan, termasuk pemangku kebijakan di Kemenaker, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri,serta
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional maupun
regional provinsi dan kabupaten/kota," katanya.
Menurut data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan serta Dinas Ketenagakerjaan tingkat
provinsi dan kabupaten/kota per Januari 2021, ada 551 perusahaan yang mempekerjakan
penyandang disabilitas dengan jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total
536.094 orang tenaga kerja.
304
