Page 361 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 OKTOBER 2021

LINDUNGI HAK PENYANDANG DISABILITAS, KEMNAKER PERKUAT KOMITMEN
PEMERINTAH DAERAH
Untuk melindungi hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja dan
berwirausaha, Kementerian Ketenagakerjaan terus mempercepat implementasi Unit Layanan
Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan di daerah Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan,
Hindun Anisah, menyatakan, isu disabilitas senantiasa hadir sejalan dengan isu kesetaraan,
inklusi, dan non diskriminasi yang memiliki keterkaitan dalam semua sisi termasuk bidang
ketenagakerjaan.

"Secara asasi, kita memerlukan hubungan ketenagakerjaan yang menghormati keberagaman,
kemampuan, dan potensi setiap individu di lingkungan kerja yang mampu mewadahi berbagai
perbedaan latar belakang termasuk kondisi disabilitas," katanya, dalam membuka Rakor
Percepatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Wilayah
Provinsi Sumatera Utara, Kamis (7/10/2021).

Ia mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan inklusi di Indonesia
Kemnaker telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 60 Tahun 2020 untuk
mewajibkan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk ULD
Ketenagakerjaan.

Dalam implementasinya layanan ULD ini perlu memuat, diantaranya yakni; pemberian informasi
lowongan dan mempromosikan tenaga kerja penyandang disabilitas pada pemberi kerja sesuai
dengan minat, bakat, dan keterampilan yang dibutuhkan; penyuluhan dan bimbingan jabatan
(job counselling) dan analisis jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas; penyesuaian
di lingkungan kerja dan Pemenuhan Akomodasi yang Layak untuk Tenaga Kerja Penyandang
Disabilitas di tempat kerja; pemberian informasi terkait kontrak kerja, upah, dan jam kerja, serta
melakukan fasilitasi dan mediasi terkait hubungan industrial dalam mempekerjakan penyandang
disabilitas.

Selain itu, isu disabilitas ini adalah isu lintas sektoral yang penanganannya memerlukan
keterlibatan seluruh pemangku kebijakan bersama antara Kemnaker dengan Kemenko Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemendagri, serta Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Perlunya keterlibatan bersama dalam melaksanakan kegiatan percepatan penyelenggaraan Unit
Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan tahun 2021, baik dalam lingkup nasional
maupun regional provinsi dan kabupaten/kota," katanya Menurut Hindun, Menaker Ida Fauziyah
memilik concern yang tinggi terhadap isu disabilitas, bahkan pemerintah Indonesia mengangkat
isu pasar kerja yang inkusif (inclusive labour market) sebagai salah satu isu utama dalam
Employment Working Group (EWG) G20, di mana Indonesia menjadi Presidensi KTT G20 di tahun
2022.
"Isu prioritas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 2022 yang kedua adalah inclusive
labour market, pasar kerja inklusif, dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja disabilitas
dalam Dunia Usaha dan Industri dan kewirausahaan," ujarnya.

Sebagai informasi berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan dan data dari
Dinas yang Membidangi Ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota per Januari 2021, tercatat
perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 551 perusahaan dengan
jumlah tenaga kerja disabilitas sebanyak 4.453 orang dari total tenaga kerja yang bekerja
sebesar 536.094 orang.

360