Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 APRIL 2020
P. 156

adalah jaring pengaman sosial," lanjutnya.

               Himawan mengungkapkan, pihaknya telah menginformasikan kepada sejumlah
               asosiasi perusahaan untuk mendata karyawannya yang terkena PHK akibat wabah
               Covid-19 .

               Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan Serikat Pekerja (SP) untuk turut
               membantu mendata anggota yang dirumahkan.

               "sore ini kami kirim data ke Kemenaker by name by addres pekerja. Kami
               ngelembur agar semua pekerja yang ter-PHK bisa masuk ke database Kemenaker.

               Kami manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, supaya pekerja terlindungi dan
               mendapat stimulus ekonomi dari Kartu Pra Kerja," tandasnya.

               Tingkat okupansi hotel terjun bebas imbas wabah virus korona atau Covid-19 .
               Karena wabah tersebut, omzet perhotelan juga menurun. PHRI pun sudah
               mengirimkan permohonan penundaan pajak ke Pemerintah Kota maupun
               Kabupaten.

               Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya,
               Yusron Sumartono menanggapi permohonan yang disampaikan PHRI.

               Yusron menjelaskan, sebetulnya pajak sektor perhotelan dan restoran sifatnya self
               assessment.

               Artinya, pihak perhotelan dan restoran menghitung wajib pajak yang bakal disetor
               sendiri sesuai omzet atau penghasilan yang didapat.

               "Maka dari itu mekanisme pembayaran pajak tetap dilakukan. Memang, karena
               wabah Covid-19 omzet perhotelan ataupun perusahaan menurun. Tetapi pihak
               perhotelan kan membayar pajak sesuai omzetnya," katanya.

               "Misal, biasanya perbulan mereka mendapat tamu 1000 orang, karena ada wabah
               virus korona turun jadi 100 orang, mereka membayar sesuai jumlah orang yang
               menginap," imbuhnya.

               Dia menjelaskan, Yang dikenakan pajak sebenarnya juga konsumen. Disetiap
               pembayaran dari barang yang dipesan konsumen ada PPN 10%. Pajak 10% itu
               konteksnya uang titipan. Nantinya, uang tersebut akan disetorkan ke Pemerintah
               Kota maupun Kabupaten.

               "Mereka kan sudah menerima PPN 10% dari pelanggan. PPN itu kan uang titipan,
               jadi seharusnya disetorkan ke pemerintah kota atau kabupaten. Berapa pun hasil
               yang didapat kami terima entah itu hanya Rp 100 ribu," ujarnya.

               Dia melanjutkan, bagi hotel atau restoran yang tutup sementara, otomatis mereka



                                                      Page 155 of 274.
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161