Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 MEI 2019

Dia menambahkan, apablia perusahaan terlambat membayarkan THR kepada buruh
atau pekerja, maka sesuai peraturan akan dikenakan denda 5 persen.

Perusahaan yang tidak membayarkan THR juga akan dijatuhkan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

"Untuk itu diperlukan peran pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan
pembayaran THR di perusahaan, " katanya dalam rilis yang diterima Kompas.com
(23/5/2019).

Pengaduan menurun

Akan tetapi, meski posko THR kembali dibuka tahun ini, dalam beberapa tahun
belakangan terjadi tren penurunan jumlah pengaduan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data, jumlah pekerja atau buruh yang melakukan
pelayanan konsultasi maupun mengadukan pembayaran THR menurun.

Jumlah pekerja atau buruh yang melakukan konsultasi pada 2017 sebanyak 2.390
orang, sementara pada 2018 mencapai 606 orang.

Adapun untuk pengaduan THR pada 2018 menurun 25 persen dari tahun 2017 yaitu
412, yang telah ditindaklanjuti di 10 provinsi.

"Hasil evaluasi pelayanan posko tahun lalu, diharapkan pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun ini akan lebih baik sesuai dengan ketentuan serta kesadaran
perusahaan untuk mentaati ketentuan pembayaran THR Keagamaan di
perusahaan," ucap Hanif.

Tentunya, dia menambahkan, untuk mencapai hal tersebut diperlukan kepedulian
serta partisipasi perusahaan.

Dengan demikian, diharapkan akan terwujud ketenangan bekerja dan ketentraman
berusaha di tempat kerja bagi pekerja atau buruh dan pengusaha, sehingga akan
terwujud hubungan kerja yang kondusif dan produktif.

Sebagai informasi, layanan Posko THR dibuka setiap hari kerja pukul 08.00-15.30
WIB dan hari libur jam 09.00-15.30 WIB.

Bisa juga menghubungi layanan pengaduan melalui telepon : 021 526 0488,
Whatsapp : 0812 1257 6261 (pelayanan konsultasi), 0813 1038 0973 (penegakan
konsultasi) dan email poskothr@kmnaker.go.id serta link aduan :
http.bit.ly/pengaduanTHR.

Page 50 of 124.