Page 14 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 14
Keadilan sosial
Dengan melihat kondisi PRT di Indonesia, kepentingan utama dari disahkannya RUU
Perlindungan PRT ialah untuk mengakui status PRT sebagai pekerja, bukan pembantu atau
asisten. Dengan adanya pengakuan tersebut, PRT pun dapat mengakses hak dirinya sebagai
pekerja, seperti memiliki jaminan ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.
Adanya UU Perlindungan PRT juga sejalan dengan Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO)
Nomor 189 mengenai Kerja Layak Pekerja Rumah Tangga. Dituliskan, demi mencegah ruang
domestik dari menjalankan praktik perbudakan modern terhadap kelompok perempuan.
Konvensi ini meminta negara berperan men-ciptakan keadilan melalui sebuah undang-undang
untuk memberikan perlindungan memadai dan perbaikan pada kondisi kerja PRT.
Padahal, beberapa muatan dalam RUU Perlindungan PRT saat ini pun masih bermasalah. Salah
satunya ketentuan mengenai penyelesaian konflik antara PRT dan pemberi kerja melalui
musyawarah di antara kedua pihak. Lantas, bagaimana menjamin keadilan melalui proses
musyawarah yang titik awalnya kedudukan sosial pihak yang satu lebih tinggi dari yang lainnya?
caption:
Pekerja rumah tangga (PRT) yang tergabung dalam Komite Aksi Perlindungan PRT dan Buruh
Migran menggelar aksi mogok makan di gerbang Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
(25/11/2014). Mereka salah satunya menuntut dibahas dan disahkannya RUU Perlindungan PRT.
Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) Lita Anggraini di
Jakarta, Minggu (16/2/2020). Jala PRT bersama lebih dari 500 PRT di Jabodetabek menggelar
peringatan Hari PRT Nasional Ke-13 yang jatuh setiap tanggal 15 Februari dengan menggelar
Dialog Sosial Jamsostek PRT di Wisma PKBI Jakarta.
13
