Page 68 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021

Ringkasan

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dr Soleh Sp.A
khawatir dengan kedatangan eks pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi Pemerintah
Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Para PMI tersebut dikatakan tidak
menjalankan standar protokol kesehatan yang baik.

PENANGANAN DEPORTAN DARI MALAYSIA DIANGGAP KURANG BAIK, NAKES
MULAI KHAWATIR

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dr Soleh Sp.A
khawatir dengan kedatangan eks pekerja migran Indonesia (PMI) yang dideportasi Pemerintah
Malaysia melalui Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Para PMI tersebut dikatakan tidak
menjalankan standar protokol kesehatan yang baik.

Pengiriman demi pengiriman para deportan ditakutkan menjadi awal lonjakan kasus Covid-19 di
perbatasan RI - Malaysia.

"Sebenarnya pasien covid-19 di Nunukan sudah turun, tapi tidak bisa dipungkiri ada anak dan
dewasa yang kembali positif dalam perawatan RSUD Nunukan karena saudara kita deportan itu,"
ujarnya, Senin (11/1/2021).

Soleh menilai, penanganan para deportan kurang maksimal.

Banyak pengakuan pasien dari deportan yang menuturkan betapa mereka kurang diperhatikan
ketika terjangkit Covid-19.

Begitu pula saat karantina, standar penanganan dengan isolasi terpusat tidak diterapkan dengan
benar. Mereka masih berbaur dan mengakibatkan jangkitan wabah menyebar di lokasi
penahanan.
"Beberapa pengakuan pasien yang kami tangani, mereka memang diminta untuk tes PCR. Tapi
itu tidak dibarengi dengan adanya batasan waktu. Ada yang 4 hari PCR bahkan sudah seminggu
dan dideportasi. Itu jadi momok menakutkan juga bagi para tenaga kesehatan di Nunukan," kata
Soleh.
Fakta tersebut diperkuat dengan adanya 16 deportan yang dipulangkan pada Kamis 21 Oktober
2021 lalu, ternyata terkonfirmasi positif Covid-19.

Persoalan ini, kata Soleh, butuh solusi serius. Para petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),
Imigrasi, ataupun para tenaga kesehatan harus ekstra ketat dalam melakukan screening dan
testing bagi para deportan.

"Memang Nunukan sekarang sudah dilengkapi laboratorium PCR, tapi kalau dihantam terus
dengan pengiriman deportasi, kita akan kewalahan. Terlebih dari sejumlah temuan dokter di
lapangan, para deportan ini tidak mendapat penanganan sesuai standar penanganan Covid-19
saat berada dalam penahanan," imbuhnya.

Soleh juga berharap, kondisi ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah.

Menurutnya, lebih baik Pemda Nunukan berkoordinasi dengan Konsulat RI di Tawau Malaysia
untuk mencegah adanya kluster baru dan peningkatan kasus Covid-19 akibat intensitas
deportasi.

67