Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 NOVEMBER 2021
P. 75
RAHMAD MINTA BURUH LEBIH BIJAK SIKAPI KENAIKAN UPAH
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menuturkan, kenaikan upah minimum (UM) 2022
merupakan hak para buruh. Wajar, apabila mereka menuntut kenaikan UM 2022. Sebab, tahun
2021 (tahun ini) tidak ada kenaikan UM.
"Kalau buruh minta kenaikan UM 2022 itu wajar, kan tahun ini tidak ada kenaikan," ujar Rahmad
di Jakarta, Minggu (31/10).
Kendati demikian, kenaikan UM harus menyesuaikan kondisi pengusaha. Sebab, menurut
Rahmad, pandemi Covid-19 berdampak besar pada perekonomian nasional. Saat ini saja kondisi
perekonomian baru saja pada tahap penyesuaian.
"Kalau bicara angka kenaikan UM semua pihak (buruh dan pengusaha serta pemerintah) harus
bijak. Meskipun kasus melandai, pandemi saat ini belum reda. Perekonomian kita juga masih
pada tahap penyesuaian dan perbaikan," terangnya.
Untuk itu, dikatakan Rahmad, besaran UM harus dibicarakan dalam dialog bersama antara
pemerintah, buruh dan pengusaha. Pasalnya, untuk menemukan angka kenaikan UM yang ideal
menurut semua pihak sangatlah sulit.
"Dialog menjadi identik bangsa kita, untuk menemukan titik temu. Keinginan kenaikan harus
diwujudkan, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," katanya.
"Tidak mungkin kenaikan UM, pokoknya dan harus naik sekian. Kata kuncinya harus dialog buruh
dan pengusaha. Apapun kami memahami keinginan buruh, apalagi tahun ini tidak ada kenaikan
UM," imbuhnya.
Lebih jauh Rahmad mengungkapkan, pemerintah berencana akan menaikan UM 2022. Apalagi
saat ini perekonomian nasional mulai tumbuh. Kendati, belum sesuai harapan. "Perekonomian
kita belum pulih. Pemerintah sudah komitmen menerima keinginan buruh untuk menaikkan UM,"
ujarnya.
"Meskipun secara ideal kenaikan UM belum menyenangkan semua pihak (buruh dan pengusaha),
kita harap pemerintah bisa memfasilitasi buruh dan pengusaha agar ada titik temu terkait
kenaikan UM 2022," imbuhnya.
74
