Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MEI 2019
P. 49
dengan memastikan tentang ketersediaan dana THR yang sudah dipersiapkan oleh
perusahaan-perusahaan," kata dia.
Menurut Timboel, ia yakin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan dinas-
dinas tenaga kerja (Disnaker) mempunyai data tentang perusahaan-perusahaan
yang mempunyai masalah dengan pembayaran THR selama ini. "Dengan data-data
tersebut Kemnaker dan Disnaker harus proaktif dan mau melakukan pencegahan,"
kata dia.
Pemerintah memang harus memastikan bahwa seluruh hukum positif terus dikawal
sehingga berjalan dengan baik, termasuk pelaksanaan THR. Oleh karenanya adalah
kurang tepat bila Menteri Ketegakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, posko ini
sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja.
"Ini adalah kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan
THR sesuai amanat hukum positif yang ada, mengingat masih adanya perusahaan-
perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerjanya," kata dia.
Terkait dengan data konsultasi dan pengaduan yang menurun yaitu jumlah pekerja
yang melakukan konsultasi di 2017 sebanyak 2.390 orang turun di 2018 menjadi
606 orang. Sementara pengaduan THR turun 25% dari 2017 yaitu 412, merupakan
hal yang baik.
Timboel berharap data penurunan ini sebagai hasil dari kesadaran pengusaha untuk
membayarkan THR kepada pekerja, bukan sebagai dari turunnya kepercayaan
pekerja kepada Kemnaker dan disnaker dalam hal ini pengawas naker yang
menganggap percuma melaporkan pelanggaran THR karena tidak ditindaklanjuti,
malahan pengawas tenaga kerja menyuruh pekerja untuk memperselisihkannya
sesuai Undang-undang Nomor Tahun Tahun 2004.
Ke depan, Posko ini diharapkan lebih mengedepankan preventif dan promotif soal
THR. "Dan semoga tahun ini seluruh pengusaha menjalankan kewajibannya
membayar THR tepat waktu," kata dia.
Page 48 of 48.
