Page 91 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MEI 2019
P. 91

Title          HANIF BILANG ADUAN THR SEPI, SAID BILANG BURUH ENGGAN MENGADU
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      22 Mei 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20190522/12/925816/hanif-bilang-aduan- thr-sepi-said-
               Page/URL
                              bilang-buruh-enggan-mengadu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan kesadaran perusahaan dan
               pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) makin baik. Hal ini tampak
               dari penurunan jumlah pekerja yang menggunakan fasilitas aduan THR yang
               disediakan Kemenaker.

               Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini para pengusaha sudah
               menyadari dan memenuhi ketentuan aturan pemberian THR .

               Menurut data Kemenaker, jumlah pekerja/buruh yang melakukan konsultasi pada
               2017 sebanyak 2.390 orang dan pada 2018 sebanyak 606 orang. Dari 2.390 orang
               yang melakukan konsultasi, terdapat 412 pengaduan THR pada 2017. Lalu,
               menurun sebesar 25% pada 2018 yang sebanyak 318 pengaduan.

               "Ini trennya makin menurun ya. Tahun ini kami perkirakan untuk pengaduan dan
               konsultasi THR berada di bawah tahun lalu yang sebanyak 606 orang," ujarnya,
               Senin (20/5).

               Dia menambahkan, konsultasi dan pengaduan THR yang masuk ke Kemenaker pada
               2018 dan 2017 sudah diselesaikan. "Perusahaan yang belum membayar THR dan
               tidak sesuai ketentuan langsung menyelesaikan pada tahun berjalan itu, sesudah
               Lebaran dan tidak dirapel pada Lebaran tahun berikutnya. Jadi, [kasus] pengaduan
               tahun lalu sudah selesai," katanya.

               Dia menyebut, bagi yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran THR dan telat
               membayar THR , perusahaan itu dikenakan teguran tertulis dan sanksi administrasi
               berupa denda sebesar 5%.

               Kementerian Ketenagakerjaan mulai membuka Pos Komando Pelayanan Konsultasi
               dan Penegakan Hukum Pembayaran THR 2019 pada 20 Mei--10 Juni.

               Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan masih
               banyak pekerja yang enggan melaporkan perusahaannya yang tak memberikan THR
               maupun besarannya tak sesuai ketentuan. Hal itu dikarenakan ketakutan para
               pekerja apabila melaporkan akan diberhentikan.



                                                       Page 90 of 90.
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96