Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 09 JULI 2019
P. 3
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa konsep tata kelola tentang perlindungan
pelaut harus dipahami. Jika tidak dipahami, dia yakin pembahasan pasal demi pasal
akan mengulur waktu yang lama.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyatakan selama ini telah
mendapatkan ganti rugi atas kejadian-kejadian yang berada di luar negeri. Namun,
hal ini masih harus diatur lebih rinci.
Hadir dalam rakor tersebut perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian
Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Perikanan dan Kelautan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, TNP2K dan K/L terkait.
Page 2 of 68.
