Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020

Title TERUS MERUGI, AGEN TRAVEL PHK KARYAWAN KONTRAK
Media Name detik.com
Pub. Date 01 April 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4961590/terus-merugi-a gen-travel-phk-
Page/URL
karyawan-kontrak
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyebut seluruh
agen travel saat ini sudah benar-benar terpuruk karena virus corona. Bisnis ini
merugi hingga lebih dari Rp 4 triliun hingga Februari 2020. Atas tekanan itu, seluruh
agen travel sepakat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada
seluruh karyawan kontrak mereka.

"Untuk sementara seluruh kantor agen travel ditutup dulu dan memutuskan (PHK)
karyawan kontrak," ujar Pauline kepada detikcom, Rabu (1/4/2020).

Selain melakukan PHK, para agen travel juga terpaksa melakukan pemotongan gaji
pada seluruh karyawan tetap mereka. Pemotongan gaji karyawan itu diberlakukan
sementara mengikuti imbauan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dari
pemerintah di daerah masing-masing.

"Karena kebijakan WFH (work from home/ kerja dari rumah) sehingga kerja dari
rumah dan memberlakukan unpaid leave (pemotongan gaji) untuk semua karyawan.
Bulan lalu dipotong selama 1 minggu saja. Bulan ini 2 minggu. Sehingga mereka
hanya dibayar 50% plus tidak mendapat uang makan atau transportasi," paparnya.
Agen travel juga mengaku berat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi para karyawannya. Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat kembali
melonggarkan kebijakan ketenagakerjaan seperti kebijakan soal PHK dan THR.

"Untuk THR, pengusaha tidak akan sanggup bayar sebab tak ada pemasukan dari
Februari sampai April ini, untuk itu kalau bisa dilonggarkan peraturan
ketenagakerjaannya atau diberi kebijakan baru terkait situasi darurat ini,"
sambungnya. Selain insentif yang sudah diberikan pemerintah, pihak agen travel
berharap pemerintah bisa menambah dengan stimulus lainnya seperti kelonggaran
kewajiban terhadap perbankan atau leasing.

"So far, untuk permintaan relaksasi pajak dan aturan OJK sudah keluar hanya saja
untuk aturan OJK untuk kelonggaran kewajiban terhadap perbankan atau leasing
belum diimplementasikan," tambahnya. Menurut Pauline, pengusaha pariwisata juga
membutuhkan keringanan beban operasional. "Lalu PBB, pajak reklame, tarif dasar
listrik ini juga diminta pemerintah membuat payung hukum untuk memotong
persentase yang harus dibayar," pungkasnya.

Page 127 of 179.