Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 APRIL 2020
P. 72
Title NETA S PANE : 39 TKA CHINA MASUK PULAU BINTAN, JOKOWI DAN POLISI "GAGAP"
Media Name rri.co.id
Pub. Date 01 April 2020
http://rri.co.id/post/berita/811846/nasional/neta_s_pane_39_tka_china_
Page/URL
masuk_pulau_bintan_jokowi_dan_polisi_gagap.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah Indonesia diminta untuk bersikap tegas dalam penerapan Pembatasan
Sosial Skala Besar (PSSB) untuk menghadapi wabah virus corona jenis baru atau
COVID-19.
Termasuk tegas terhadap para tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masih saja
masuk Indonesia.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai, masih
masuknya para TKA China karena buah dari sikap "gagap" pemerintahan Presiden
Joko Widodo (Jokowi).
Sikap "gagap" Jokowi dalam menghadapi COVID-19 itulah dinilai menyebabkan para
aparat negara di lapangan juga ikut-ikutan gagap.
"Presiden Jokowi tampaknya seperti orang bingung dalam menghadapi wabah
corona. Akibatnya aparatur di lapangan pun gagap dalam bersikap, sehingga TKA
China terus berdatangan ke Indonesia dan meresahkan masyarakat," ujarnya
kepada wartawan, Rabu (1/4/2020).
Adapun salah satu aparat yang ikut-ikutan "gagap" dalam menyikapi situasi ini
menurut IPW adalah Polri. Dimana Polri dengan gagahnya membubarkan pesta
perkawinan, arisan dan kegiatan massal lainnya di masyarakat.
Namun di satu sisi, masih ada TKA asal China yang masuk ke Indonesia.
"39 TKA China datang ke Bintan Kepri pada 31 Maret kemarin, Polri tak berdaya
menghalaunya. Polri lebih berani kepada anak bangsa sendiri ketimbang kepada
TKA Cina, dimana negaranya sebagai tempat virus Corona muncul," sindir Pane.
Ditegaskannya lagi bahwa IPW menilai sikap gagap Polri ini tak terlepas dari sikap
bingung Presiden Jokowi. Sikap bingung ini terlihat saat Presiden memilih opsi
Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) untuk menangani virus corona.
Alasan Jokowi, tak semua negara sama dalam menangani Corona. Sehingga opsi
karantina wilayah dan lockdown tidak dipilih.
"Padahal, PSSB itu diambil Jokowi setelah meralat kebijakan darurat sipil yang
banyak dikritik publik. Sebab publik berharap, Jokowi fokus dulu pada penerapan UU
No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU No 6/2018 tentang
Page 71 of 179.
