Page 255 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021

Kegiatan yang digelar secara online dan offline tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya
surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SE-DRJD 18 Tahun 2021 Tentang
Pelaksanaan Keikutsertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terhadap Awak Kendaraan
Angkutan Orang Dan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Jalan.

Dalam sambutannya, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan bahwa salah satu
upaya pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap pekerja, telah diterbitkan instruksi
presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program
jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, setiap warga negara pelaku usaha wajib dan berhak
untuk mengikuti program perlindungan atas resiko sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek.
Budi sangat berharap agar para pelaku usaha angkutan orang dan barang dapat benar-benar
peduli akan kesehatan, keselamatan dan jaminan kerja dengan mengikuti BPJamsostek.

“Dalam kesempatan ini saya mohon kepada Kepala Dishub Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala
Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD), Ketua DPP Organda dan para Ketua DPD Organda
seluruh Indonesia untuk bisa menjadi agen dalam memberikan atau menyampaikan kepada
operator-operator kita untuk bisa bergabung dalam BPJS Ketenagkerjaan,” tegas Budi.
Selain itu pihaknya juga berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh pekerja di lingkungan Dirjen
Perhubungan Darat yang mayoritas berstatus Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN)
guna menjadi peserta BPJamsostek.

Sementara itu Direktur Kepesertaan BPJamsostek Zainudin yang turut hadir dalam kegiatan
tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Dirjen Perhubungan Darat yang
telah mengeluarkan 2 surat edaran yang mampu mendorong optimalisasi pelaksanaan program
jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Serahkan santunan Dalam kesempatan yang sama, BPJamsostek juga menyerahkan santuan
kepada ahli waris peserta bernama Muslimin yang bekerja sebagai kurir ekspedisi di PT. Tri Adi
Bersama. Peserta yang meninggal karena kecelakaan kerja tersebut mendapatkan santunan
sebesar Rp321 juta yang terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan beasiswa untuk 1 orang anak.

Zainudin menambahkan bahwa dengan menjadi peserta BPJamsostek, manfaat perlindungan
yang akan didapatkan paripurna mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis
hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. Selanjutnya apabila dalam masa
pemulihan, peserta tidak dapat bekerja untuk sementara waktu, BPJamsostek juga akan
memberikan santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100% upah yang
dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Tak hanya itu jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak
mendapatkan santunan JKK sebesar 48 kali upah terakhir yang dilaporkan dengan manfaat
beasiswa dari jenjang TK hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta tanpa minimal
masa kepesertaan. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja maka
santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp42 juta dan manfaat beasiswa diberikan setelah
minimal masa kepesertaan selama 3 tahun.

“Semoga dengan dukungan yang telah diberikan oleh Ditjen Perhubungan Darat ini mampu
meningkatkan kesadaran para perusahaan angkutan darat terkait pentingnya jaminan sosial
ketenagakerjaan, sehingga keamanan dan kesejahteraan para awak kendaraan dapat meningkat
seiring dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” tutup Zainudin. (OL-10)

254