Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 OKTOBER 2019
P. 25
Title TAKUT HEBOH, DISNAKER DKI BELUM BOCORKAN HASIL SURVEI KHL 2020
Media Name jawapos.com
Pub. Date 09 Oktober 2019
https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/10/2019/takut-heboh-disnaker-dk i-belum-
Page/URL
bocorkan-hasil-survey-khl-2020/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JawaPos.com Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI telah menyelesaikan Survei
Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk menetapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jakarta
tahun 2020. Survei yang telah digelar, dilakukan sebanyak 3 gelombang, dan menyasar
pasar-pasar di ibu kota.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, survei
dilakukan kepada 15 pasar. Tujuannya untuk mengetahu, kebutuhan seperti apa yang
diperlukan dalam menciptakan kehidupan layak.
Survei sudah dilakukan sejak Agustus, September, dan Oktober 2019 dengan melibatkan
Badan Pusat Statistik (BPS) yang mewakili pemerintah, serikat pekerja/buruh, serta Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
"Kita sudah baru melaksanakan tahapan survei KHL 3 gelombang, masing-masing
gelombang kita melakukan survei di tiga pasar di masing-masing wilayah kota. Jadi setiap
gelombang ada sekitar 15 pasar gelombang," kata Andri saat dihubungi, Selasa (8/10).
Hasil survei ini kemudian akan dijadikan acuan Pemprov DKI dalam menentukan UMP tahun
depan. Rencananya hari ini pihaknya akan melakukan rapat untuk membahas hasil tersebut.
"Inilah dasar rekomendasi kita atau acuan untuk menghitung UMP yang akan kita tetapkan.
Jadi untuk berapa ya belum," imbuh Andri.
Meski begitu, Andri belum bisa memperkirakan total kenaikan UMP DKI, apakah akan sama
dengan 2 tahun sebelumnya Rp 300 ribu atau akan berubah. Sebagai informasi, untuk UMP
DKI 2019 yakni Rp 3,9 juta.
"Saya belum bisa mengatakan terlebih dahulu kan nanti akan kita rapatkan di dewan
pengupahan. Nanti kalau belum apa-apa, heboh lagi kalau belum dicatat," jelas Andri.
Andri menjelaskan, pemprov akan melibatkan berbagai unsur dalam penetapan UMP.
Seperti unsur serikat buruh. "Kita ada dewan pengupahan itu terdiri dari perwakilan serikat
buruh dari asosiasi dari BPS dari unsur pemerintah dari unsur pendidikan akademisi dan
juga dari pakar itu. Jadi besok kita rapat di dewan pengupahan," pungkasnya.
Editor : Bintang Pradewo
Page 24 of 82.
