Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 OKTOBER 2019
P. 44

SERIKAT PEKERJA KSPI MENOLAK REVISI UU KETENAGAKERJAAN KARENA DINILAI
                Title
                              MERUGIKAN
                Media Name    kontan.co.id
                Pub. Date     09 Oktober 2019
                              https://nasional.kontan.co.id/news/serikat-pekerja-kspi-menolak-revisi -uu-
                Page/URL
                              ketenagakerjaan-karena-dinilai-merugikan
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Negative








               Sejumlah serikat buruh menolak rencana pemerintah merevisi UU nomor 13 tahun
               2003 tentang ketenagakerjaan. Pasalnya, ada berapa poin yang menurut buruh
               merugikan mereka.

               Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan,
               pihaknya menolak revisi itu karena ada beberapa poin yang dapat merugikan
               pekerja diantaranya.

               Pertama, KSPI menolak revisi jika dengan adanya revisi menurunkan nilai pesangon.
               Pasalnya, jaminan sosial pekerja Indonesia terbilang rendah dibanding negara-
               negara ASEAN lainnya.

               Kedua, Ia menolak adanya usulan kenaikan UMP dilakukan selama dua tahun sekali.
               Pasalnya, pemerintah saat ini dinilai belum mampu menjaga stabilitas pertumbuhan
               ekonomi dan mengontrol inflasi yang terjadi.

               Ketiga, KSPI menolak jika sistem outsourcing diperluas lagi ke jenis pekerjaan
               lainnya. Sebagai informasi, saat ini terdapat 5 jenis pekerjaan dengan sistem
               tersebut.

               Selain itu, KSPI meminta pemerintah tidak menetapkan kenaikan UMP secara
               sepihak. Hal itu seperti yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan. "Setiap kenaikan
               UMP harus dirundingkan dengan stakeholder terkait, buruh, pemerintah,
               pengusaha," ujar Said ketika dihubungi, Rabu (9/10).


               KSPI meminta pemerintah segera merevisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang
               pengupahan. Selain itu, dalam menetapkan UMP mesti sesuai dengan kebutuhan
               hidup layak (KHL).


               Ketua Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat menolak adanya
               revisi UU Ketenagakerjaan tersebut karena dinilai merugikan pekerja. Misalnya
               terkait pengurangan atau penghilangan uang pesangon.


               Ia menyatakan, tidak bermasalah ada rencana tersebut, asalkan revisi tidak
               menyebabkan menurunnya kesejahteraan pekerja.





                                                       Page 43 of 82.
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49