Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 FEBRUARI 2019
P. 64
Legislator Partai Golkar ini pun yakin, sikap pemerintah akan sama. Tidak akan
mengangkat karyawan PT GUN menjadi pegawai Pertamina. Sebab, kalau sampai
diangkat, semua karyawan yang menjadi mitra Pertamina bisa menuntut hal yang
sama.
"Presiden Jokowi memiliki pembantu yang ahli persoalan tersebut. Tentu tahu
keputusan yang terbaik," kata Ridwan.
Hal senada disampaikan pakar Hubungan Industrial Profesor Payaman Simanjuntak.
Menurutnya, tuntutan mantan awak mobil tangki (AMT) atau sopir tanki menjadi
buruh tetap PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan PT Elnusa Petrofin dinilai tidak
relevan. Selama selama ini para sopir merupakan pegawak PT Garda Utama Nasional
(GUN).
"Pertamina itu kan meng-outsourcing kan (mencadaya, red) ke PT GUN maka sopir-
sopir itu mah karyawan dari PT gun tersebut," kata Profesor Payaman.
Dia menjelaskan, tidak ada hubungan langsung antara pihak Pertamina dengan para
awak mobil. Sehingga jika ada tuntutan terkait tuntutan semestinya ditujukan ke PT
GUN. Begitu juga saat para awak menuntut diangkat menjadi karyawan bukan
ditujukan kepada Pertamina.
"Salah alamat jika ditujukan ke Pertamina," ujarnya.
Dosen Universitas Krisnadwiyana ini juga menambahkan, begitu juga jika ada
pemutusan hubungan kerja maka segala hak karyawan bukan menjadi tanggung
jawab Pertamina. Sebab, semua merupakan tanggung jawab PT GUN. "Pemenuhan
semua hak karyawan menjadi tanggung jawab PT GUN," tegas Profesor Payaman.
Page 63 of 136.
