Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 MARET 2020
P. 2
Newstrend Ketenagakerjaan
06 Maret 2020
Berita Terbaru
100
90
80
70
60
Positif; 39
50 Negatif; 29
40
30
20
10
0
Positif Negatif
NEWSTREND
Judul : TAK ADA PASAL RESENTRALISASI
Sentimen : Positif
RINGKASAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tidak
ada resentralisasi dalam RUU Cipta Kerja melainkan tetap sejalan dengan prinsip
desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam RUU Cipta Kerja tersebut pemerintah
justru mendorong perbaikan ekosistem perizinan yang salah satunya dengan
menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga Indonesia
dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global.
Kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh menteri, kepala lembaga
dan pemerintah daerah nantinya akan sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan
dilakukan berdasarkan NSPK.
NSPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan mengacu atau mengadopsi
praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional.
Airlangga juga menuturkan mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak akan mengalami penurunan karena RUU
Cipta Kerja tidak menghapusnya sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD
sesuai ketentuan.
Page 1 of 126.
