Page 2 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 2

Newstrend Ketenagakerjaan
                                                  30 Januari 2020


                                                Berita Terbaru


                                100

                                 80
                                 60            Positif; 41

                                 40
                                                                        Negatif; 5
                                 20
                                  0
                                               Positif                  Negatif


                                                  NEWSTREND

                 Judul          :  KEBIJAKAN OMNIBUS LAW

                 Sentimen       :  Positif

               RINGKASAN

               Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
               mengklaim bahwa jika Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta
               Lapangan Kerja terealisasi, maka akan menyejahterakan pekerja bukan malah
               merugikan seperti anggapan serikat buruh.

               Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga membahas kompensasi dan insentif bagi
               buruh dengan syarat buruh harus disiplin dan produktif. Menurut Luhut, realisasi
               Omnibus Law ini diharapkan bisa menciptakan 3 juta lapangan kerja baru, sehingga
               Indonesia harus bisa menjaga hubungan baik dengan para investor agar tujuan
               tersebut terwujud.

               Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan beberapa substansi RUU
               Omnibus Law Perpajakan:
               1.  Meningkatkan pendanaan investasi melalui penurunan tarif PPM (pajak
                   penghasilan) badan secara bertahap, penurunan tarif PPM badan wajib pajak Go-
                   Public, penghapusan PPH atas deviden dari dalam negeri dan ruang untuk
                   penyesuaian tarif PPM;
               2.  Sistem teritori untuk penghasilan luar negeri, penentuan subjek pajak orang
                   pribadi, dan mendorong kesukarelaan membayar pajak serta menciptakan iklim
                   berusaha yang adil melalui pemajakan transaksi elektronik dan rasionalisasi
                   pajak daerah;
               3.  Mengatur insentif perpajakan melalui bentuk fasilitas seperti tax holiday, super
                   deduction dan keringanan pajak daerah dari masing-masing kepala daerah




                                                        Page 1 of 87.
   1   2   3   4   5   6   7