Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020
P. 37
Title LUHUT BANTAH OMNIBUS LAW CIPTA LAPANGAN KERJA RUGIKAN BURUH
Media Name detik.com
Pub. Date 29 Januari 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/4877826/luhut-bantah-o mnibus-law-
Page/URL
cipta-lapangan-kerja-rugikan-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan dibahas pemerintah bersama
DPR. Namun, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini ditentang karena dinilai
merugikan kaum buruh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan membantah omnibus law merugikan buruh.
"Kalau kita baca, buruh itu sangat tidak dirugikan, sama sekali tidak dirugikan," kata
Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/20).
Luhut menjelaskan akan ada rapat terakhir para Menteri bersama Presiden Joko
Widodo (Jokowi) untuk finalisasi omnibus law tersebut. Menurutnya, Presiden
Jokowi berpesan dalam pembentukan RUU ini semua pihak harus didengar
aspirasinya, termasuk para buruh.
"Hari ini rapat terakhir, sebelum penyerahan ke parlemen. Kemarin sudah semua
paraf sih. Tapi presiden pengin betul-betul jangan sampai ada yang merasa tidak
didengar," jelas Luhut.
Dari catatan detikcom ada beberapa pasal yang mengusik buruh. Salah satunya,
soal cuti hamil yang tidak diatur dalam omnibus law. Kemudian, ada juga
penghilangan sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak buruh sesuai
aturan berlaku. Ada juga penolakan lantaran membebaskan penggunaan Tenaga
Kerja Asing (TKA). Para buruh khawatir ketersediaan lapangan kerja semakin
berkurang dengan kedatangan para TKA.
Para buruh juga menolak sistem pengupahan yang ada dalam draft beleid tersebut.
Menurut mereka, sistem pengupahan nantinya akan diubah menjadi perhitungan
jam. Jika pekerja bekerja kurang dari 40 jam seminggu berpotensi mendapatkan
gaji di bawah upah minimum.
Para buruh juga mengkhawatirkan hilangnya pesangon bagi pekerja yang terkena
PHK. Pesangon itu diubah menjadi tunjangan PHK.
(hns/hns) menko kemaritiman luhut binsar pandjaitan omnibus law cipta lapangan
kerja.
Page 36 of 87.
