Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JANUARI 2020

Title JOKOWI: OMNIBUS LAW KETENAGAKERJAAN BUTUH PENYEMPURNAAN
Media Name republika.co.id
Pub. Date 29 Januari 2020
https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/20/01/29/q4uxih38 3-jokowi-
Page/URL
omnibus-law-ketenagakerjaan-butuh-penyempurnaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menandatangani surat presiden
(Surpres) terkait pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
(ketenagakerjaan) bersama DPR. Menurutnya, rancangan omnibus law
ketenegakerjaan ini masih membutuhkan penyempurnaan.

Meski begitu presiden tak menjelaskan poin apa saja yang butuh diperbaiki. "Yang
satu sudah saya tandatangani yang satu belum. Yang omnibus law tentang
perpajakan sudah saya tandatangani. Cipta lapangan kerja masih menunggu
penyempurnaan. Secepatnya begitu sampai di meja saya, saya tandatangani," jelas
Presiden Jokowi usai meninjau Puskesmas Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa Barat, Rabu
(29/1).

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menargetkan akan mempublikasikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta
Lapangan Kerja pekan ini. Publikasi draf rancangan omnibus law bidang
ketenagakerjaan itu seiring dengan diserahkannya Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

DPR dalam sidang paripurna juga telah menyetujui RUU Cipta Lapangan Kerja
masuk Prolegnas tahun 2020 bersama dengan RUU Perpajakan dan Ibu Kota
Negara. Penanggung jawab Omninus Law Cipta Lapangan Kerja itu, lanjut dia,
berada di tangan dua kementerian yakni secara substansi di Kemenko
Perekonomian dan proses legislasi ada di Kementerian Hukum dan HAM.

Omnibus Law tersebut mencakup 11 klaster dan 18 sub klaster yaitu
Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan,
Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Kemudian tentang Kemudahan Berusaha,
Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi,
Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, serta Kawasan Ekonomi.

Page 84 of 87.