Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020

Title ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU DEMONSTRASI TOLAK RUU CILAKA
Media Name tirto.id
Pub. Date 03 Maret 2020
Page/URL https://tirto.id/aliansi-buruh-banten-bersatu-demonstrasi-tolak-ruu-ci laka-eCBH
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

ALIANSI BURUH BANTEN BERSATU DEMONSTRASI TOLAK RUU CILAKA
Sekjen Federasi Serikat Buruh Migas Kasbi, Adi Ardian menyatakan ada ribuan buruh
yang berdemonstrasi hari ini di kawasan Cilegon, Banten. "Aksi di Cilegon adalah
menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Massa aksi sekitar 5.000 orang
dengan tujuan ke pusat pemerintahan Provinsi Banten," ucap dia ketika dihubungi
Tirto, Selasa (3/3/2020). Massa kali ini dari Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3).
Massa meminta agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi Banten menolak
rancangan undang-undang itu karena dianggap merugikan buruh. Adi mengaku
massa akan berdemonstrasi hingga pemerintah menuruti keinginan mereka.

"Aksi akan dilaksanakan sampai tuntutan terpenuhi, sekarang konsentrasi massa
masih di area depan kawasan Damkar Krakatau Steel," sambung dia.
Sebagian massa menyisir area pabrik, jika masih ada buruh yang bekerja, maka
akan diminta berhenti dan diajak bergabung dalam barisan demonstran. Pukul 14
nanti, massa berencana menyambangi kantor DPRD Provinsi Banten. Adi
menambahkan, bila pemerintah tak turuti kemauan buruh maka akan ada gerakan
buruh mogok kerja. Hingga pukul 12.37, berdasarkan informasi dari Adi, massa
keluar dari kawasan industri Krakatau Steel dan memblokir jalan masuk ke sana itu.
Salah satu akun Instagram @abouttng mengunggah gambar ihwal kondisi
terdampak demonstrasi. Keterangan dalam unggahan itu yakni "demo buruh pagi ini
menutup semua akses jalan Kawasan Industri Jatake dengan membakar ban dan
mengakibatkan kelumpuhan di sekitar kawasan industri tersebut."

Sementara, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengkritik
banyaknya aturan pelaksana RUU Cilaka atau Cipta Kerja yang dibuat dengan skema
omnibus law. PSHK mencatat setidaknya akan ada 493 peraturan pemerintah, 19
peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah baru demi regulasi ini bisa berjalan.
Totalnya berarti ada 516 peraturan pelaksana.Banyaknya aturan ini menjadi ironi
saat pemerintah sendiri mengklaim RUU Cipta Kerja sanggup memangkas regulasi
demi kemudahan perizinan usaha. PSHK menilai kondisi ini jauh dari maksud
pemerintah menjadikan momentum pembenahan regulasi karena yang muncul
adalah penambahan beban penyusunan regulasi."Jumlah peraturan pelaksana itu
seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiper-regulasi," ucap
Direktur Advokasi dan Jaringan PSHK Fajri Nursyamsi dalam keterangan tertulis
yang diterima reporter Tirto, Sabtu (15/2/2020).

Page 65 of 112.