Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 73
Title JUMLAH PENGANGGURAN MASIH 7,05 JUTA, KEMNAKER SEBUT SUDAH MENURUN
Media Name kompas.com
Pub. Date 03 Maret 2020
https://money.kompas.com/read/2020/03/03/154500826/jumlah-pengangguran -masih-
Page/URL
7-05-juta-kemnaker-sebut-sudah-menurun
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang mengklaim, angka pengangguran
sudah menurun dalam 5 tahun terakhir.
"Kalau dilihat dalam 5 tahun terakhir, pemerintahan Pak Presiden (Joko Widodo)
sebenarnya ini adalah angka yang dari tahun ke tahun itu masih kecil dibanding
periode sebelumnya," kata Haiyani di Jakarta, Selasa (3/3/2020).
Jumlah pengangguran di Indonesia masih sekitar 7,05 juta. Angka tersebut
mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) bulan Agustus Tahun 2019.
Kendati begitu, Haiyani menyebut angka pengangguran tersebut bukan berarti tak
ada permasalahan. Sebab dia bilang, semua orang berhak memiliki kesempatan
bekerja sesuai amanat UUD 1945.
"Soal angka pengangguran 7,05 kita berarti itu ada permasalahan, bahwa masih
banyak dibutuhkan kesempatan-kesempatan kerja baru, tentu kesempatan-
kesempatan kerja sekarang yang mungkin belum terisi," ucap dia.
Lebih lanjut, Haiyani pun menyinggung rencana pemerintah yang tengah menyusun
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban PHK.
Haiyani berujar, JKP diperlukan karena pekerja dikelilingi oleh beragam tantangan
dan risiko. Kemunculan era digital dan industri 4.0 berpotensi menghilangkan
pekerjaan konvensional.
Di sisi lain, banyak pula bermunculan penawaran peluang kerja baru yang inovatif
dan kreatif seperti usaha digital fintech, startup, youtuber, selebgram, dan lain-lain.
Haiyani bilang, program JKP bisa membuat pekerja dapat kepastian.
"Dalam kondisi ini Pemerintah perlu membuat inovasi kebijakan publik yang dapat
menciptakan ekosistem berusaha dan bekerja yang lebih baik, agar pekerja yang
mengalami risiko kehilangan pekerjaan tetap mendapat perlindungan," terang
Haiyani.
Sebagai informasi, program JKP ini disiapkan sebagai tindak lanjut dari RUU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Page 72 of 112.
