Page 79 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MARET 2020
P. 79
Title DANA JAMINAN KORBAN PHK TAK AKAN BEBANI APBN
Media Name liputan6.com
Pub. Date 03 Maret 2020
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4192876/dana-jaminan-korban-phk-t ak-akan-
Page/URL
bebani-apbn
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah akan menyiapkan layanan baru yang masuk dalam Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Dalam program ini, pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan
Kerja ( PHK ) bakal mendapatkan manfaat tanggungan dari pemerintah (
unemployment benefit ).
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang menyatakan,
pembiayaan untuk JKP tak akan membebani APBN dan program lainnya. Oleh
karenanya, pemerintah kini tengah mengkaji sumber dana pengadaan program baru
tersebut.
" Funding tentunya bisa dilakukan review apakah nanti harus rekomposisi iuran
dengan melihat selama ini manfaat apa yang memang sangat efektif diklaim
manfaatnya, dan juga mungkin adalah yang selama ini mungkin risikonya rendah
atau tinggi tapi klaimnya kecil. Nah ini tentu perubahan terhadap regulasi kan
diperlukan," ungkapnya di Jakarta, Selasa (3/3/2020).
"Nah harus diingat bahwa dalam konteks RUU Cipta Kerja selain UU
Ketenagakerjaan kan ada UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan UU
SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional). Jadi itu tidak hanya UU Ketenagakerjaan,
tapi di situ ada irisan kedua UU tentang jaminan sosial," dia menambahkan.
Merujuk pada situasi tersebut, Haiyani menambahkan, pemerintah akan menghitung
kembali ketahanan dana yang ada pada program jaminan sosial saat ini. Seperti
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT),
dan Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan.
"Itu harus dilihat mana yang dananya tahan sampai berapa puluh tahun, mana yang
dananya mungkin bisa direkomposisi atau diubah posisinya, baik secara jumlah
iuran dari masing-masing atau mungkin lain. Intinya tidak memberikan beban baru,"
ujarnya.
"Bukan dari benefit yang lain. Harus diingat bahwa JKP ini salah satu program baru.
Kalau program baru kan harus benefit tersendiri, bukan diambil dari benefit lain,"
dia menegaskan.
Page 78 of 112.
