Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JANUARI 2019

Title REGULASI PENERAPAN UMP DI BABEL MASIH SANGAT LEMAH
Media Name rri.co.id
Pub. Date 06 Januari 2019
http://rri.co.id/post/berita/619552/daerah/regulasi_penerapan_ump_di_b
Page/URL
abel_masih_sangat_lemah.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pangkalpinang : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah menetapkan
Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp.2,9 juta di tahun 2019.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,3
persen, dari angka Rp.2,7 juta lebih.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung Jaka menilai
penetapan UMP itu cukup adil, dengan mengikuti UMP di kota besar Jakarta, namun
justru penegakan hukum terhadap regulasi yang sudah ditetapkan tersebut, masih
sangat lemah dan tidak sesuai dengan aturan.

Mengingat sesuai dengan regulasi itu, jumlah UMP minimal bagi pegawai yang baru
masuk kerja, di bawah 1 tahun dan belum menikah, sedangkan yang sudah bekerja
lebih dari 1 tahun dan sudah menikah seharusnya diatas jumlah itu.

"Kalau undang - undang yang mengatur ini relatif baik ya, tapi fakta di lapangan
dalam hal penegakan hukumnya yang jauh dari harapan, kalau regulasi dan
peraturannya sudah relatif, malahan yang melanggar aturan itu pidananya 4 tahun
penjara atau denda maksimal 100 juta rupiah," jelas Jaka, Minggu (6/1/2019).

Menurut Jaka, pengawasan terhadap penerapan regulasi UMP itupun hingga kini
belum dijalankan secara optimal di kepulauan Bangka Belitung.

Padahal angka UMP itu diberlakukan bagi seluruh perusahaan dan usaha perorangan
yang mempekerjakan tenaga kerja, agar pegawai atau buruh memiliki kesejahteraan
untuk hidup.

Page 12 of 109.