Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 FEBRUARI 2020
P. 85
Title RANCANGAN UU CIPTA KERJA DINILAI RUGIKAN PEKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 18 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/290938-rancangan-uu-cipta-kerja -dinilai-
Page/URL
rugikan-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
DRAF RUU Law Cipta Kerja diduga akan membuat dunia ketenagakerjaan Indonesia
suram. Hal ini disebabkan beberapa materi yang dibahas dan mengemuka
rancangannya cukup mengecewakan terutama kaum pekerja dan dinilai hanya akan
menguntungkan pengusaha.
Gejala itu sudah muncul sejak awal menurut Presiden KSPI Andi Gani Nena Wea.
Andi menyebut keterlibatan buruh dalam tim satgas Omnibus Law Cipta Kerja
sangat terlambat. Kemenkopolhukam baru melibatkan buruh di satgas saat draf
justru sudah selesai dan diserahkan ke DPR.
"Kami awalnya dirangkul. Tapi begitu kami tahu kami dilibatkannya sudah sangat
terlambat, di situ kami sudah ditinggalkan. Ini sekali lagi bukan produk kami karena
kami tidak ikut menyusun. Seluruh 22 anggota dan ketua satgas justru dari asosiasi
pengusaha," kata Andi, Selasa (18/2).
Andi juga kecewa dengan rencana dihapuskannya upah minimum kota/kabupaten
(UMK) yang akan digantikan dengan upah minimum provinsi (UMP). Bagi beberapa
provinsi ini akan jadi masalah.
"Seperti Bekasi yang UMK lebih tinggi dari UMP ini akan seperti apa. Kalau
diturunkan tentu akan ada penolakan," tuturnya.
Hal lain yang juga ditolak adalah wacana dihapuskannya pembatasan jenis bidang
kerja yang boleh dipihaketigakan atau 'outsource'. Sebelumnya ada lima jenis
pekerjaan yang boleh diserahkan dan dikelola oleh pihak ketiga yakni keamanan,
kebersihan, transportasi, katering, dan tenaga tertentu. Andi juga menyoroti pasal-
pasal yang dinilai mempermudah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia
seperti dihapuskannya kriteria kemampuan berbahasa Indonesia.
"Dengan adanya penghapusan ini dikhawatirkan akan ada ketidakpastian di seluruh
bidang kerja. Juga kami khawatir TKA akan bebas membanjiri Indonesia," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga
sependapat dengan Andi terkait jumlah jenis pekerjaan outsource yang tidak
dibatasi.
"Tidak mungkin upah tidak terganggu. Pihak ketiga pasti ingin mengeruk
keuntungan. Pemerintah juga sebaiknya mengambil jalan tengah untuk penentuan
upah," tuturnya. (OL-8).
Page 84 of 124.
