Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2019
P. 115
Menaker Hanif menambahkan, pemerintah sendiri terus berupaya mewujudkan iklim
industri yang kondusif melalui berbagai regulasi dan kebijakan. Salah satunya,
Peraturan Pemerintah RI Nomor 78/2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan).
PP tersebut memberi kepastian kepada pelaku usaha dalam menyusun perencanaan
keuangan. Bagi para pekerja, PP Pengupahan memberi kepastian kenaikan upah
tiap tahunnya.
"Aturan ini memberikan kepastian dan menguntungkan, baik bagi pekerja dan
pengusaha," jelas Menaker Hanif.
Senada dengan Menaker Menaker, Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto
menyampaikan apresiasi atas investasi pengusaha Korea yang mampu menyerap
kurang lebih 1 juta tenaga kerja Indonesia.
Kedepan, hubungan antara Indonesia-Korea harus terus diperkuat. Salah satunya
dengan investasi SDM. Baik melalui sistem pendidikan vokasi maupun pelatihan
vokasi.
"Sudah saatnya hubungan Indonesia-Korea masuk ke next level dalam bekerja sama
dalam berbagai bidang" paparnya.
Dialog bertemakan "Together We Grow" ini diselenggarakan oleh Korean Chamber
of Commerce and Industry (Kocham) Indonesia. Dengan diikuti 150 perwakilan
instansi pemerintah dan perusahaan Korea Selatan.
Acara ini bertujuan sebagai wadah dialog bagi para pebisnis Korea dan Pemerintah
Indonesia, dalam membahas kedekatan kedua belah pihak terkait hubungan kerja
sama ekonomi.
Turut hadir dalam acara ini, Dubes Republik Korea untuk Indonesia, Kim Chang
Beom; Dirjen PHI dan Jamsos, Haiyani Rumondang; Direktur KKHI, Aswansyah;
Dirjen Pajak, Robert Pakpahan; Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi; dan Ketua Umum
APINDO, Hariyadi Sukamdani.
Page 114 of 117.
