Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2019
P. 43
Plt Bupati Cianjur Herman Suherman membenarkan informasi itu. Menurutnya,
kepemilikan e-KTP bagi TKA sudah tercantum dalam undang-undang tentang
administrasi kependudukan.
Kepemilikan e-KTP bagi TKA tidak sembarangan didapat dan memiliki surat tinggal
tetap. UU yang dimaksud Herman terdapat pada Undang-Undang Nomor 24/2013
tentang Administrasi Kependudukan, pasal 63.
"Ada aturan dan ada undang-undangnya, tapi yang membedakan adalah adanya kolom
kewarganegaraan. Saya juga belum mendapat informasi lengkapnya dari kadis, sifatnya
juga sementara," singkat Herman.
Dikutip detikcom, ayat 1 pasal tersebut berbunyi 'Penduduk Warga Negara Indonesia
dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau
telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el'.
Seolah tak mau jadi bahan 'gorengan' hoaks, Plt Bupati Cianjur Herman Suherman
menegaskan bahwa WNA tidak mempunyai hak pilih dalam Pilpres dan Pileg.
"Kita sudah klarifikasi, dengan Ibu Kapolres (AKBP Soliyah) dengan Disnakertrans dan
Disdukcapil terkait itu. Tapi tidak ada hak untuk memilih, soal kepemilikannya sendiri
diatur dalam undang-undang," kata Herman kepada detikcom melalui sambungan
telepon, Selasa (26/2/2019).
Masalah tidak berhenti di persoalan kepemilikan e-KTP. Warganet kembali riuh dengan
munculnya DPT atas nama Bahar dari NIK yang tercantum di e-KTP milik WNA China
berinisial GC tersebut.
KPU Cianjur mengakui ada kesalahan input. Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia
Wardani menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Disdukcapil Cianjur
berkaitan permasalahan tersebut.
"Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul
sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik
WNA asal China berinisial GC," ucap Anggy kepada awak media di kantor KPU Cianjur,
Jalan Taifur Yusuf, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).
Hal itu kembali ditegaskan Ketua KPU Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi yang
menggelar jumpa pers didampingi Kapolres Cianjur AKBP Soliyah dan perwakilan dari
Bawaslu Cianjur ini menegaskan tidak ada WNA yang punya hak pilih di Kabupaten
Cianjur.
KPU mengaku akan melakukan penelusuran terkait kepemilikan E-KTP tersebut.
"Terkait dengan NIK itu kami telusuri dan kami pastikan salah penginputan, untuk di
tingkat mana salahnya kami belum bisa pastikan. Apakah di tingkat pusat atau saat
Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) karena kenapa? Data yang atas nama Bahar
yang mirip dengan NIK WNA itu sudah ada di dalam DPT Pilgub Jabar 2018, sementara
NIK atas nama Mr GC terbit tahun 2018 setelah Pilgub," kata Hilman.
Page 42 of 117.
