Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 JULI 2019
P. 49

Title          SEMESTER 2, ISU KETENAGARKERJAAN DAN PERIZINAN MASIH MENJADI SOROTAN
               Media Name     bisnis.com
               Pub. Date      15 Juli 2019
                              https://ekonomi.bisnis.com/read/20190715/9/1124566/semester-2-isu-kete
               Page/URL
                              nagarkerjaan-dan-perizinan-masih-menjadi-sorotan
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


















               JAKARTA - Memasuki semester 2 2019, isu ketenagakerjaan dan perizinan masih
               menjadi sorotan dalam implementasi kebijakan ekonomi.


               Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara yang juga
               merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Evaluasi dan Analisa Dampak Kebijakan
               Ekonomi atau Pokja 3 mengatakan pihaknya telah melakukan survei dari responden
               dunia usaha terkait dengan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan.

               Survei yang dilaksanakannya menemukan bahwa masalah ketenagakerjaan masih
               menjadi isu utama. Selain itu, kemudahan memperoleh izin dan kecepatan
               pelayanan perizinan juga masih menjadi keluhan dunia usaha.

               "Hasil survei mengatakan secara umum izin di daerah lebih lambat dibandingkan di
               pusat," kata Mirza, Senin (15/7/2019).


               Meski demikian, ada beberapa daerah yang memang sudah lebih progesif dalam
               rangka menyelenggarakan perizinan.

               Wakil Ketua Pokja 3 Raden Pardede mengatakan pihaknya tidak memungkiri bahwa
               masih banyak kekurangan terkait dengan perizinan.

               Baik sistem yang dimiliki oleh pemerintah pusat yakni Online Single Submission
               (OSS) dan sistem perizinan di daerah keduanya masih ada permasalahan.

               Terkait dengan ketenagakerjaan, Pardede mengatakan masih terdapat masalah
               terkait gaji minimum dan upah pesangon. Oleh karena itu, revisi UU

               Ketenagakerjaan masih memungkinkan.



                                                       Page 48 of 62.
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54