Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 APRIL 2020
P. 160

Title          PANJA RUU CIPTAKER TUNDA GELAR RDPU DENGAN PAKAR
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      23 April 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1438964/panja-ruu-ciptaker-tunda-gel ar-rdpu-
               Page/URL
                              dengan-pakar
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Jakarta - Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law Cipta Kerja Supratman Andi
               Agtas mengatakan Panja menunda rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada
               Kamis, dengan agenda mendengarkan pendapat para pakar.

               "Kemungkinan (RDPU) Senin (27/4), karena harus konfirmasi dari narasumber
               sehingga butuh waktu," kata Supratman di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan untuk
               narasumber dalam RDPU termasuk usulan dari fraksi-fraksi sudah ada, namun
               dirinya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya.

               "Usulan beberapa fraksi-fraksi sudah masuk, saya belum lihat persis nama-
               namanya. Kalau Fraksi Gerindra ada Heri Gunawan sebagai Kapoksi (Ketua
               Kelompok Fraksi) di Baleg," ujarnya.

               Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, narasumber yang akan dihadirkan berasal
               dari kelompok yang pro dan kontra terhadap RUU Ciptaker karena Panja ingin
               pembahasan RUU tersebut berlangsung objektif. Sebelumnya, Panja RUU Ciptaker
               juga menunda RDPU yang dijadwalkan digelar pada Rabu (22/4) dan digeser
               waktunya menjadi Kamis (23/4).

               RDPU itu rencananya akan meminta masukan pakar terkait 11 BAB atau kluster
               yang ada dalam RUU Ciptaker, sehingga tiap RDPU akan membahas minimal satu
               kluster. Sementara itu urutan pembahasan BAB dalam RUU Ciptaker yang akan
               dimintai pendapat dari pakar dalam RDPU adalah BAB 1 tentang Ketentuan Umum
               dan Konsideran, BAB 2 tentang Maksud dan Tujuan. Bab 1 dan Bab 2 dijadikan satu
               paket dalam RDPU yang sama.

               Selanjutnya BAB 5 tentang Kemudahan, Pemberdayaan, Perlindungan UMKM, dan
               Perkoperasian; BAB 7 tentang Dukungan Riset dan Inovasi; dan BAB 10 tentang
               Investasi Pemerintah Pusat dan Proyek Strategis Nasional.

               BAB 9 tentang Kawasan Ekonomi, BAB 6 tentang Kemudahan Berusaha, BAB 3
               tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, BAB 8 tentang
               Pengadaan Lahan, BAB 11 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; dan
               BAB 4 tentang Ketenagakerjaan.

               Pewarta: Imam Budilaksono Editor: M Arief Iskandar COPYRIGHT (c)2020 .




                                                      Page 159 of 250.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165