Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 OKTOBER 2019
P. 46

Menaker mengungkapkan, hasil IPK 2019 sebesar 61,06 atau meningkat 0,25
               dibandingkan IPK tahun 2018, sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam
               indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja;
               pelatihan dan kompetensi kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja dan
               jaminan sosial tenaga kerja.

               "Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan
               ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK
               adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan
               ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas, "
               katanya.

               Bagian Integral Pembangunan Nasional
               Hanif menambahkan, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari
               pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama. Keempatnya adalah
               pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan
               tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

               "Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara
               berkesinambungan, " katanya.

               Hanif berharap, hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak
               dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemnaker dan
               menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan dalam melakukan pembinaan,
               penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

               "Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan
               ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," tambahnya.

               Atas prestasi kepala daerah tersebut, Hanif memerintahkan jajarannya untuk untuk
               menunjukkan mekanisme reward dan punishmant-nya. "

               Kalau ada penghargaan dan pengakuan atas kinerja Pemda, minimal anggarannya
               juga ditambah untuk ke daerahnya. Kalau yang tidak berprestasi, apalagi mengalami
               penurunan, turunkan juga anggarannya. Itu baru fair sehingga ini bisa menjadi
               insentif, " kata Menaker.

               Sementara itu, Kabarenbang Kemnaker, Tri Retno Isnaningsih mengatakan, hasil
               pengukuran diperoleh data Pemprov dengan IPK kategori "Menengah Atas"atau IPK
               di atas 66,00 bertambah menjadi 7 provinsi, naik 1 provinsi dari tahun 2018.

               "Provinsi berkategori "Rendah" atau IPK di bawah 50,00 berkurang menjadi 1
               provinsi, dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2 provinsi, " katanya

               19 Kategori
               Ada 19 kategori penghargaan yang diserahkan Kemnaker kepada 13 pemerintah



                                                       Page 45 of 136.
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51