Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Anton

Supit menuturkan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja yang akan dibentuk oleh
pemerintah adalah satu ide yang cukup bagi.

" Omnibus law adalah salah satu cara yang efektif," kata Anton, Senin (4/11/2019).

Menurutnya, UU ini bisa meniadakan undang-undang yang menghambat investasi.

Namun, di samping UU Cipta Lapangan Kerja, masalah kebijakan juga cukup
penting untuk dibenahi. Dalam hal ini yang dia maksudkan adalah kebijakan

kementerian teknis dan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga serangkaian

tindakan yang bisa meningkatkan daya saing internasional Indonesia melalui

program program yang jelas.

"Jadi harus ada serangkaian tindakan yang bisa menciptakan lapangan, karena

lapangan kerja itu ada kalau ada investasi masuk. Investasi masuk kalau kita punya

izin investasi yang baik dan tentunya iklim investasi yang pada akhirnya membuat
daya saing kita itu tinggi. Jadi kuncinya di iklim investasi, kalau kita bisa bikin iklim

investasi yang baik dan kebijakan-kebijakan yang membuat investor merasa

nyaman." Anton mengatakan selain omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja, perlu
juga ada kebijakan atau program riil yang bisa mendongkrak 12 parameter dalam

global indeks daya saing yang diluncurkan oleh World Economic Forum.

Parameter tersebut antara lain institusi, infrastruktur, adopsi ICT, stabilitas

makroekonomi, kesehatan, keterampilan, produk, pasar tenaga kerja, sistem

keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis hingga kemampuan inovasi.

"Jadi kata kuncinya, adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing kita. Nah

itu apa yang gak diatur di omnibus law, harus kita bikin. Itu adalah kunci untuk

mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan." Guru Besar

Universitas Krisnadwipayana sekaligus pakar ketenagakerjaan dan hubungan
industrial Payaman Simanjuntak mengatakan, sebetulnya Indonesia sudah punya

Page 141 of 168.