Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 67
78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.
Dengan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka
besaran Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020
harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.
Meskipun demikian, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil dapat (tidak
wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota tertentu
(yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).
UMK
Ade menuturkan, setelah UMP ditetapkan pemerintah kota dan kabupaten harus
membentuk Dewan Pengupahan untuk mempersiapkan UMK 2020 yang harus
ditetapkan pada 21 November 2019.
"Untuk ukuran UMK setiap kabupaten kota tidak sama sehingga kemarin kementrian
dan Dewan Pengupahan nasional sudah lakukan FGD untuk UMK 2020, soal KHL
(kebutuhan hidup layak) yang akan digunakan," kata dia.
"Di Jabar juga diawali FGD tadi untuk UMK, Jabar sedang merumuskan item faktor
KHL, kemudian DP kota kabupaten bikin kajian dan berikan rekomendasi ke
gubernur," lanjut dia.
Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menyampaikan soal UMK
2020 karena kota kabupaten sedang mempersiapkan perhitungan.
Page 66 of 168.
