Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2019
P. 84
Title KEMNAKER PANTAU PENETAPAN UMP 2020
Media Name tempo.co
Pub. Date 04 November 2019
Page/URL https://nasional.tempo.co/read/1268147/kemnaker-pantau-penetapan-ump-2 020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, mengatakan sampai
saat ini pihak Kemnaker masih melakukan pemantauan penetapan upah minimum
provinsi (UMP) oleh para gubernur.
"Hari ini kita terus melakukan pemantauan dan pengumpulan laporan penetapan
UMP dari daerah-daerah dari seluruh Indonesia," kata Dirjen Haiyani dalam
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada Jumat, 1 November 2019.
Kenaikan UMP 2020 dihitung berdasarkan formula yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Adapun penetapan UMP 2020 berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum ditetapkan dan
diumumkan secara serentak oleh gubernur setiap daerah pada tanggal 1 November
2019 dengan keputusan gubernur.
"Jadi intinya untuk menetapkan UMP tahun 2020 merupakan kewenangan
Gubernur. Berdasarkan data Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dari BPS
kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen," ujar Haiyani.
"Memang hari ini diumumkan, kalau itu semua sudah tahu aturannya. Kita tunggu
saja pengumuman penetapan UMP oleh para gubernur hari ini," katanya
menambahkan.
Direktur Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani, mengatakan hingga saat
ini (pukul 18.00 tanggal 1 November 2019), 20 Provinsi telah mengumumkan
penetapan dan menyampaikan laporan tentang penetapan UMP 2020 kepada
Kemnaker.
Dari 20 provinsi yang telah menyampaikan laporan tentang besaran UMP tersebut,
sebanyak 19 sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan.
Page 83 of 168.
