Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 61
Title BURUH TOLAK RENCANA PEMERINTAH REVISI UU KETENAGAKERJAAN
Media Name tirto.id
Pub. Date 10 Juli 2019
Page/URL https://tirto.id/buruh-tolak-rencana-pemerintah-revisi-uu-ketenagakerj aan-edZE
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dengan tegas menolak revisi UU
Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap kaum buruh.
Pemerintah dan pengusaha berencana merevisi undang-undang nomor 13 tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini sontak menuai penolakan dari buruh, salah
satunya dari konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
"Kami menolak dengan tegas revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong undang-
undang yang pro kaum buruh," kata Ketua Umum KASBI Mining Elitis di LBH
Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2019).
Mining mengatakan, revisi undang-undang yang diusulkan oleh kalangan pengusaha
itu sangat kental dengan aroma kepentingan pengusaha.
Ia menjelaskan, revisi UU yang mendorong fleksibilitas dalam hal jam kerja, dan
pengupahan, bahkan ada wacana pengurangan kewajiban pesangon bagi karyawan
yang mengalami PHK.
"Artinya pekerja makin fleksibel, makin mudah didapat kemudian makin mudah di
PHK dan bisa diperlakukan semena-mena," ucapnya.
Nining pun memprotes pemerintah yang terkesan hanya mengajak pengusaha untuk
berdialog untuk urusan UU Ketenagakerjaan. Ia menilai, seharusnya buruh menjadi
pihak yang paling dilibatkan dalam hal ini.
Ia menjelaskan, saat ini masih banyak pekerjaan rumah soal perburuhan, dari sisi
regulasi Nining menyebut aturan soal kontrak alih daya dan pemagangan yang
malah merugikan buruh. Selain itu, masih banyak pelanggaran yang dilakukan
pengusaha yang tidak jelas penegakan hukumnya.
Ia mengutip data dari Laporan Tren Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia dari ILO
selama 2014-2015 yang mengungkap 60 persen buruh dibayar di bawah upah
minimum.
"Justru posisi saat ini sangat tidak memberikan perlindungan, ditambah lagi rencana
pemerintah melakukan revisi pengurangan atas hak pesangon dan pembatasan
terhadap hak mogok, itu menunjukkan bahwa rakyat semakin dibiarkan
penghisapan dan pembodohan," jelasnya.
Page 60 of 92.
