Page 61 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 61

Title          BURUH TOLAK RENCANA PEMERINTAH REVISI UU KETENAGAKERJAAN
               Media Name     tirto.id
               Pub. Date      10 Juli 2019
               Page/URL       https://tirto.id/buruh-tolak-rencana-pemerintah-revisi-uu-ketenagakerj aan-edZE
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dengan tegas menolak revisi UU
               Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap kaum buruh.

               Pemerintah dan pengusaha berencana merevisi undang-undang nomor 13 tahun
               2003 tentang ketenagakerjaan. Hal ini sontak menuai penolakan dari buruh, salah
               satunya dari konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

               "Kami menolak dengan tegas revisi UU Ketenagakerjaan dan mendorong undang-
               undang yang pro kaum buruh," kata Ketua Umum KASBI Mining Elitis di LBH
               Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (10/7/2019).

               Mining mengatakan, revisi undang-undang yang diusulkan oleh kalangan pengusaha
               itu sangat kental dengan aroma kepentingan pengusaha.

               Ia menjelaskan, revisi UU yang mendorong fleksibilitas dalam hal jam kerja, dan
               pengupahan, bahkan ada wacana pengurangan kewajiban pesangon bagi karyawan
               yang mengalami PHK.

               "Artinya pekerja makin fleksibel, makin mudah didapat kemudian makin mudah di
               PHK dan bisa diperlakukan semena-mena," ucapnya.

               Nining pun memprotes pemerintah yang terkesan hanya mengajak pengusaha untuk
               berdialog untuk urusan UU Ketenagakerjaan. Ia menilai, seharusnya buruh menjadi
               pihak yang paling dilibatkan dalam hal ini.

               Ia menjelaskan, saat ini masih banyak pekerjaan rumah soal perburuhan, dari sisi
               regulasi Nining menyebut aturan soal kontrak alih daya dan pemagangan yang
               malah merugikan buruh. Selain itu, masih banyak pelanggaran yang dilakukan
               pengusaha yang tidak jelas penegakan hukumnya.

               Ia mengutip data dari Laporan Tren Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia dari ILO
               selama 2014-2015 yang mengungkap 60 persen buruh dibayar di bawah upah
               minimum.

               "Justru posisi saat ini sangat tidak memberikan perlindungan, ditambah lagi rencana
               pemerintah melakukan revisi pengurangan atas hak pesangon dan pembatasan
               terhadap hak mogok, itu menunjukkan bahwa rakyat semakin dibiarkan
               penghisapan dan pembodohan," jelasnya.





                                                       Page 60 of 92.
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66