Page 69 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 JULI 2019
P. 69

Title          PANSUS RANPERDA KETENAGAKERJAAN DPRD BALI MINTA MASUKAN EKSEKUTIF
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      10 Juli 2019
                              https://www.antaranews.com/berita/949806/pansus-ranperda-ketenagakerja an-dprd-
               Page/URL
                              bali-minta-masukan-eksekutif
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive





               Denpasar - Panitia Khusus Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan
               Ketenagakerjaan DPRD Provinsi Bali meminta masukan dari eksekutif (gubernur)
               dan instansi terkait melalui sidang paripurna DPRD setempat, Rabu.

               Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Ketenagakerjaan DPRD Bali,
               Nyoman Parta dalam laporannya meminta masukan kepada eksekutif untuk
               penyempurnaan Ranperda tersebut sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah
               (Perda).

               "Pada kesempatan ini kami minta kepada eksekutif (gubernur) memberikan
               masukan dan saran perbaikan yang konstruktif demi perbaikan dalam pembahasan
               Raperda dimaksud," ujar Parta yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali.

               Ia mengatakan mengenai muatan kearifan lokal, terutama konsep "Tri Hita Karana"
               dapat diakomodir dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-
               Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sepanjang
               tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan
               materi muatan yang diatur dalam Raperda.

               "Pada dasarnya menjadi perhatian bagi kami dalam pembahasan Ranperda
               Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Karena perda tersebut berupaya menjadikan
               nilai-nilai kearifan lokal Bali sebagai substansi dalam Perda dengan konsep "Tri Hita
               Karana" (tiga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan masyarakat Bali),"
               ucapnya.

               Karena dengan adanya penambahan indikator keagamaan, sosial budaya dan
               lingkungan dalam sistem pengupahan, pengaturan tenaga kerja kontrak dan sistem
               outsourching mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan masyarakat Bali
               secara sekala dan niskala (alam semesta dan spiritual).

               Parta lebih lanjut memaparkan bahwa nantinya perda ini juga menjadi wujud
               implementasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bali tentang kebutuhan manusia dan
               konsep Hindu Bali, pemenuhan kebutuhan biologis (pangan, sandang dan papan)
               sosiologis (pendidikan dan kebudayaan) dan filosofi (agama) dalam konsep budaya
               Bali.

               Dalam ajaran Hindu dirumuskan dalam lima standar hidup sejahtera yakni 5 W
               meliputi "Wareg" adalah dapat memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan




                                                       Page 68 of 92.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74