Page 134 - kliping ketenagakerjaan 24 oktober 2019
P. 134
jabatannya 5 tahun belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Bahkan, Hanif
menyebut dirinya mungkin hanya bisa menjadi bos yang menyebalkan.
"Sekali lagi mohon maaf untuk semua yang pernah saya tegur dan pernah kena
marah saya, itu semata-mata saya lakukan agar Kemnaker kita ini menjadi lebih baik.
Selamat datang untuk Bu Ida Fauziyah, saya undur diri dan pamit, dan saya sudah
menyiapkan agenda khusus saya habis ini, saya mau balas dendam, tidur, " ujar
Hanif.
Sementara Ida Fauziyah berjanji akan meneruskan seluruh kerja-kerja dan program
ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dengan mengambil langkah-langkah yang lebih baik
lagi di Kemnaker. Untuk meneruskan kerja tersebut, Ida Fauziyah meminta dukungan
dan bimbingan dari seluruh pegawai di lingkungan Kemnaker.
"Hal-hal yang sudah Bapak Hanif kerjakan lima tahun itu, tak ada pilihan, kita akan
teruskan. Mohon doanya, saya juga ingin menjadi Menteri yang husnul khatimah
seperti Pak Hanif. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik dan
mengakhiri juga dengan baik, " kata Ida.
Dalam kesempatan tersebut, Ida menyatakan menjadi pengganti Hanif Dhakiri
tidaklah mudah. Ida menegaskan dia tidak bisa mengikuti gaya dan kualitas Hanif
Dhakiri.
"Saya kalah dengan Pak Hanif, kalau dalam hal ini. Mudah-mudahan saya punya
keahlian di tempat lain, yang juga sampai sekarang masih saya cari, bagaimana saya
bisa mengalahkan Pak Hanif," ungkapnya.
Sebagai catatan, Ida Fauziyah mempunyai latar belakang yang sama dengan Hanif
Dhakiri, keduanya merupakan politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ida Fauziyah sebelumnya merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
dari fraksi PKB sejak 1999. Dilansir dari Antara selama menjadi anggota DPR RI, Ida
sempat bertugas di Komisi VIII yang menangani bidang agama, sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan zakat.
Perempuan kelahiran Mojokerto, 16 Juli 1969 itu diketahui juga sempat bertugas di
Komisi II yang mengurusi pemerintahan daerah. Ida tercatat sebagai salah satu
anggota DPR RI yang merumuskan Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah.
Page 133 of 147.
