Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 DESEMBER 2021
P. 322
Tak hanya sosialisasi, penyebaran informasi secara luas melalui media cetak dan online serta
dukungan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di provinsi seluruh Indonesia turut membantu
peningkatan kepatuhan pelaku usaha terkait WLKP.
Adapun sosialisasi tersebut dilakukan guna memberikan informasi keunggulan WLKP Online yang
mudah, aman, cepat, dan gratis.
Untuk diketahui, WLKP Online sendiri sejalan dengan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik
yang bertransformasi dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19. Pelaporan secara online
ini juga merupakan bagian dari semangat reformasi pengawasan ketenagakerjaan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Binwasnaker dan K3 Haiyani Rumondang mengatakan, WLKP Online
juga saling terintegrasi untuk penerbitan izin di online single submission (OSS), Kementerian
Investasi (Kemenves) maupun penggunaan fasilitas Sistem Informasi Ketenagakerjaan
(Sisnaker).
"Seperti yang diterapkan dalam aplikasi Sistem Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
atau Teman K3," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/12/2021).
Pemanfaatan data WLKP tersebut, kata dia, membantu para pemangku kepentingan dalam
mengambil kebijakan di bidang ketenagakerjaan sesuai kriteria dan kondisi di masing-masing
daerah dan wilayah.
Data WLKP juga digunakan sebagai analisa potensi kebutuhan kesempatan kerja serta peluang
usaha berdasarkan jenis usia dan pendidikan. Manfaat sistem WLKP Online ini turut dirasakan
oleh para pekerja yang tercatat dalam sistem.
"Pelaporan WLKP secara teratur dapat melihat indikasi apakah program kesejahteraan karyawan
sudah tercapai," ujar Haiyani.
Dalam sejumlah kesempatan, ia selalu mengingatkan kepada para stakeholder untuk bekerja
sama. Hal ini bertujuan agar kehadiran perluasan kesempatan kerja bermanfaat untuk
kenyamanan pekerja dan kelangsungan usaha.
Selain stakeholder, Haiyani juga mengajak para pengawas pusat dan daerah serta pemangku
kepentingan untuk tetap semangat dalam menerapkan K3 dan bersinergi serta kolaborasi dalam
penciptaan budaya K3 dan pengawasan yang responsif-berkeadilan.
Sebagai informasi, pelaporan WLKP Online diatur melalui peraturan turunan dari Undang-undang
(UU) Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan yaitu Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2019.
Permenaker Nomor 4 Tahun 2019 berisi tentang perubahan atas Permenaker Nomor 18 Tahun
2017 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan atau WLKP Online.
Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, setiap perusahaan
memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis pada saat mendirikan, menghentikan,
menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan.
Setiap perusahaan wajib melaporkan setiap tahun mengenai ketenagakerjaan kepada menteri
atau pejabat yang telah ditunjuk.
Dengan adanya implementasi WLKP Online, diharapkan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis
dan ideal dapat terwujud secara menyeluruh.
321
