Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 NOVEMBER 2020
P. 29

Ringkasan

              Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  melaporkan  enam  provinsi  yang  akan
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dari sebelumnya yang ter-publikasi hanya
              lima provinsi. Enam provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jawa
              Timur, DKI Jakarta, dan Bengkulu.



              ENAM PROVINSI NAIKKAN UMP TAHUN DEPAN

              MENTERI  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  melaporkan  enam  provinsi  yang  akan
              menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan dari sebelumnya yang terpublikasi hanya
              lima provinsi.

              Enam  provinsi  tersebut  ialah  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Sulawesi  Selatan,  Jawa  Timur,  DKI
              Jakarta, dan Bengkulu.

              "Ada enam provinsi yang menetapkan upah minimum 2021 lebih tinggi dari 2020. Provinsi yang
              terakhir melaporkan ikut menaikkan UMP tahun depan ialah Bengkulu." ungkapnya dalam rapat
              kerja (raker) bersama Komisi IX DPR, kemarin.

              Ida menambahkan, 27 provinsi lainnya dipastikan tetap menetapkan upah minimum 2021 sama
              dengan 2020. Satu provinsi lainnya, yakni Gorontalo, belum mengambil keputusan mengenai
              upah  minimum.  "Sampai  sekarang  hanya  ada  satu  provinsi  yang  belum  menetapkan  upah
              minimum 2021, yaitu Provinsi Gorontalo," kata Ida.

              Ia  juga  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Menaker  No  11/2020  yang  berisi  amanat  kepada
              gubernur di tiap provinsi untuk melaksanakan penetapan upah minimum setelah 2021 sesuai
              ketentuan perundang-undangan.

              "Kami dapat memahami banyak daerah yang enggak menaikkan UMP 2021 karena kondisi akibat
              pandemi  covid-19.  Namun,  saya  minta  diperhatikan  juga  nasib  para  pekerja  yang  sudah
              berusaha di masa pandemi ini," timpal Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena.

              Di  kesempatan  yang  sama,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida Fauziyah juga  melaporkan  realisasi
              program  Bantuan  Subsidi  Upah  (BSU)  per  23  November  2020  yang  sudah  mencapai  Rp21,3
              triliun atau 77,51% dari alokasi anggaran sebesar Rp28,14 triliun.

              Realisasi penyalurannya terbagi dalam dua gelombang, gelombang pertama tersalurkan Rpl4,7
              triliun kepada 12,25 juta penerima BSU.

              "Sementara untuk gelombang kedua sudah tersalurkan Rp7,l triliun kepada 5,9 juta penerima
              BSU.  Gelombang  kedua  ini  masih  berlangsung  dan  saat  ini  sedang  dalam  dalam  proses
              pencairan," ungkapnya. (Des/E-2)









                                                           28
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34