Page 17 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 Juni 2019
P. 17
Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kemenaker
Franky Watratan menjelaskan, ada sejumlah tahapan dalam memberikan sanksi ini,
yang pertama baru berupa peringatan. Jika satu kali peringatan diabaikan, akan
diberikan peringatan kedua.
"Kalau sudah diberikan peringatan belum dibayar, dikeluarkan nota kedua untuk
menegaskan lagi nota pertama kapan pelaksanaan pembayaran THR," katanya
kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Jika itu tidak mempan juga, Kemnaker bakal merekomendasikan ke kepala daerah di
mana perusahaan tersebut bertempat untuk menjatuhkan sanksi administratif,
pembatasan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.
Dari kepala daerah biasanya akan diteruskan ke dinas-dinas terkait yang
memberikan izin usaha. Nantinya dinas terkait, atas instruksi kepala daerah bakal
menjatuhi sanksi dengan menghambat kegiatan usaha perusahaan yang tak mau
bayar THR.
"Jadi tergantung mereka, mungkin masih diberikan kesempatan dengan hanya
teguran tertulis, atau mungkin kalau memang betul-betul perusahaannya tidak
membayarkan ya sudah cabut izin kegiatan usahanya mereka," jelasnya.
Berkaitan dengan itu, menjadi kewenangan pemerintah daerah sepenuhnya bakal
memperlakukan perusahaan yang bandel seperti apa.
(ang/ang)
Page 16 of 50.
