Page 3 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 Juni 2019
P. 3
akan diubah. Hanif juga belum memiliki target kapan revisi UU itu rampung.
"Intinya kami sudah buat kajian, saya belum bisa bicara banyak. Yang pasti kajian
itu sudah ada," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan UU Ketenagakerjaan
tak mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha di Indonesia. Terbukti, beberapa
perusahaan padat karya justru beralih ke negara lain, seperti Vietnam, Myanmar,
Bangladesh, Sri Lanka, dan Kamboja.
"Nah pemerintah di Indonesia jangan sampai berkonsentrasi ke padat modal tapi
padat karyanya tidak ditangani dengan baik. Itu yang kira-kira inti utama seperti
itu," papar Hariyadi.
Ia juga menyoroti perihal jaminan pensiun untuk pekerja. Menurutnya, sistem yang
dianut mengandung risiko fiskal yang cukup besar.
"Metodologinya adalah manfaat pasti, di mana banyak negara di dunia saat ini
sebenarnya sudah meninggalkan manfaat pasti, beralih ke iuran pasti," ucapnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. Dia menyebut
sistem pembayaran pesangon di Indonesia cukup memberatkan pengusaha.
"Karena itu yang dikeluhkan investor luar, kalau mungkin dulu itu disempurnakan.
Itu lebih sensitif kan," kata Rosan.
Pemerintah, tambahnya, perlu melihat dampak jangka panjang dari UU
Ketenagakerjaan saat ini. Jika beleid itu disempurnakan kembali, Rosan optimistis
jumlah investasi yang mengalir ke Indonesia semakin menggeliat.
"Yang dipekerjakan semakin banyak, itu perlu ada sosialisasi juga," pungkas Rosan.
(aud/lav).
Page 2 of 50.
