Page 168 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 DESEMBER 2021
P. 168
Judul Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja, Kembali Dibuka Tahun 2022, Ini
Penjelasannya
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/11/syarat-dan-cara-
daftar-kartu-prakerja-kembali-dibuka-tahun-2022-ini-penjelasannya
Jurnalis Devi Rahma Syafira
Tanggal 2021-12-11 13:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada 2022, simak syarat dan cara mendaftarnya.
Dikutip kemenkeu.go.id, melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi pencari kerja
baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat
mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi.
SYARAT DAN CARA DAFTAR KARTU PRAKERJA, KEMBALI DIBUKA TAHUN 2022, INI
PENJELASANNYA
Program Kartu Prakerja akan kembali dibuka pada 2022, simak syarat dan cara mendaftarnya.
Dikutip kemenkeu.go.id, melalui Program Kartu Prakerja diharapkan kompetensi pencari kerja
baru, pencari kerja yang alih profesi atau korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat
mengisi kebutuhan dunia kerja sehingga masalah pengangguran Indonesia dapat lebih diatasi.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyampaikan
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp 11 triliun atau
4,3% dari anggaran perlindungan sosial tahun 2022.
Febrio menyatakan, hasil survei persepsi masyarakat, menunjukkan Program Kartu Prakerja
menjadi bantuan sosial yang paling bermanfaat.
Lantas, bagaimana cara daftar Kartu Prakerja dan apa saja syaratnya? Syarat Daftar Kartu
Prakerja 1. Warga Negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas; 2. Tidak sedang menempuh
pendidikan formal; 3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau
pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang
dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil; 4. Bukan
penerima bantuan sosial selama pandemi Covid-19; 5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan, dan
Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa,
Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau BUMD; 6. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang
167